Berita

Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

PDIP Hanya Kendaraan Politik, Jokowi Tak Perlu Lapor ke Megawati Soal Posisi Gibran

JUMAT, 27 OKTOBER 2023 | 09:50 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Tidak pernah menjadi fungsionaris di PDI Perjuangan, Presiden Joko Widodo tidak perlu lapor ke Megawati Soekarnoputri jika anaknya, Gibran Rakabuming Raka keluar untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Menurut komunikolog politik, Tamil Selvan, Jokowi tidak perlu lapor kepada Megawati terkait Gibran menjadi rival bakal capres PDIP, Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

"Saya kira nggak perlu. Karena PDIP hanya sebagai kendaraan politik bagi Jokowi. Mereka tidak pernah menjadi fungsionaris di PDIP. Dengan kata lain, mereka bukan kader PDIP," kata Kang Tamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (27/10).


Hal tersebut, kata Kang Tamil, harus menjadi pelajaran bagi PDIP, ketika memberikan ruang bagi orang-orang yang bukan kader, maka harus siap menerima resiko orang tersebut akan menjalankan proteksi politiknya sendiri.

"Apakah kemudian kita mengatakan bahwasanya oh Jokowi dan keluarganya hanya memanfaatkan PDIP, oh nanti dulu," katanya.

"Selama 10 tahun Jokowi menjabat, kita cukup melihat bagaimana PDIP memanfaatkan Jokowi sebagai presiden. Dengan berbagai menteri-menterinya dan sebagainya," imbuhnya.

Karena menurut akademisi Universitas Dian Nusantara ini, politik itu berbicara simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme antara PDIP dan Jokowi dianggap terbayar tuntas.

"Jadi kalau hari ini Jokowi melihat ada peluang politik lain untuk syahwat politiknya, untuk proyeksi politiknya, saya kira itu sah-sah saja," pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya