Berita

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Partai Garuda Tantang PDIP Pecat Joko Widodo

KAMIS, 26 OKTOBER 2023 | 18:10 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Isu keretakan hubungan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo yang disebut karena hasrat presiden tiga periode masih diragukan.

Sebab wacana presiden tiga periode yang diklaim keinginan Presiden Joko Widodo sebagaimana diungkap politisi PDIP, Adian Napitupulu itu sudah dibantah Kepala Negara dalam beberapa kesempatan.

"Jika hubungan retak karena Jokowi dan Gibran mendukung Prabowo, itu masuk akal. Silakan gunakan mekanisme internal untuk memecat mereka, bukan malah membuat isu 3 periode keinginan Jokowi," tegas Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, Kamis (26/10).


Teddy tidak menampik jika ada indikasi keretakan hubungan antara Megawati dan Jokowi. Apalagi setelah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka memilih menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto.

Oleh karenanya, ia menantang PDIP untuk mengambil keputusan tegas, contohnya dengan memecat Jokowi dan Gibran dari keanggotaan PDIP. Hal itu lebih elegan dibanding melempar isu yang belum tentu kebenarannya.

"Kalau berdasarkan pernyataan Adian bahwa Megawati-Jokowi retak, ya kenapa enggak dipecat saja Jokowi dari partai? Kenapa takut? Apa masih berharap terhadap jokowi effect?" ujar Teddy.

Hingga saat ini, PDIP belum bersikap terhadap Gibran yang memilih menjadi bakal cawapres Prabowo dibandingkan bersatu menyukseskan pasangan Ganjar-Mahfud MD.

Pandangan Teddy, PDIP masih membutuhkan pengaruh Presiden Jokowi untuk mendulang suara pada Pemilu Serentak 2024.

"Kalau dianggap tidak sejalan, keluarkan saja mereka dari partai (PDIP), ini mudah. Menjadi tidak mudah kalau ternyata yang ingin menjatuhkan Jokowi masih butuh suara pendukung Jokowi," tutup Teddy.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya