Puan Minta Awak Media Kawal Pemilu Jurdil, Tidak Bikin Rakyat Deg-degan

Pemanfaatan fasilitas negara oleh kandidat calon presiden dan calon wakil presiden berpotensi terjadi pada kampanye Pilpres 2024 lantaran ada tiga kandidat yang masih menjabat sebagai pejabat tinggi negara yakni Menhan Prabowo Subianto, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Walikota Solo.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani menuturkan seluruh elemen masyarakat terlebih media memiliki tanggung jawab untuk mengawal ketat Pilpres 2024 untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas negara oleh kandidat capres dan cawapres.

"Media yang punya tanggung jawab untuk kemudian melihat hal tersebut apakah nantinya di lapangan ada hal seperti itu atau tidak," kata Puan Maharani usai rapat tertutup TPNGP di Gedung HighEnd, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (25/10).

Pihaknya meminta agar media mengawal pelaksanaan pemilu 2024 nanti agar jujur dan adil.

"Jadi saya minta kepada seluruh media, untuk bisa membantu pelaksanaan pemilu yang akan datang ini, bisa berjalan jujur adil gembira kemudian enggak bikin rakyat deg-degan dan tidak ada ketidakadilan bagi seluruh calon," imbuhnya.

Disinggung adanya keterlibatan Jokowi dengan kandidat paslon tertentu dan memperbolehkan menggunakan fasilitas negara.

Ketua DPR RI ini melihat, Jokowi tidak akan berpihak kepada paslon manapun dan meminta masyarakat langsung yang mengoreksi Jokowi jika terjadi penyimpangan selama jalannya kampanye Pilpres 2024.

"Pak Jokowi kan seorang negarawan dan menyatakan siap menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tidak akan berpihak kepada siapapun dari ketiga calon,” ungkapnya.

"Jadi tugas check and balances di lapangan pengawasannya yah, di masyarakat. Jadi kita sama-sama menjaga pemilu ini bisa berjalan dengan baik dan lancar," tutupnya.