Berita

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani/PANRB

Bisnis

Kemenkeu Pangkas 3.000 Jabatan, Menteri PANRB Apresiasi Terobosan Kantor Sri Mulyani

RABU, 25 OKTOBER 2023 | 09:46 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Dalam upaya memperbaiki birokrasi pemerintah, Kementerian Keuangan telah memangkas sekitar 3.000 jabatan administratif.

Penyederhanaan struktur organisasi tersebut telah diapresiasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar, dalam acara Kemenkeu Learning Festival (KLF) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

"Kami sangat mengapresiasi terobosan-terobosan yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam melakukan Penyederhaan Struktur Organisasi (PSO). Mudah-mudahan langkah yang dilakukan Kementerian Keuangan ini terus akan mendorong percepatan dan dapat menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya," tegas Menteri Anas, yang dikutip Rabu (25/10).


Mengutip info tersebut, Anas menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan telah melakukan pengurangan jumlah jabatan administrasi lebih dari 3.000 jabatan, dari yang awalnya sekitar 14.000, hingga menjadi 10.000.

Menurutnya, transformasi itu tidak mudah dilakukan, karena membutuhkan good will agar langkah-langkah itu dapat berjalan  dengan baik, namun Kemenkeu dikatakan telah berhasil melakukan terobosan tersebut, guna memperbaiki kualitas pelayanan ke masyarakat, dengan birokrasi yang cepat.

“Sesuai arahan Presiden, mesin birokrasi ini harus kita jaga, harus sering di-tune up agar semua lini pemerintahan bisa bekerja dengan baik. Jika birokrasi bekerja dengan baik, maka tujuan dan target pembangunan Insyaallah bisa tercapai dengan baik pula," tambahnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Heru Pambudi, membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan penyederhanaan 3.631 jabatan administrasi.

"Memang tema-tema yang kami usung di setiap fase-fase transformasi lembaga tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini. Yang terakhir adalah kami ingin menguatkan layanan kepada publik sekaligus koreksi di internal," jelas Heru.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya