Dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) yang tinggal hitungan bulan, setidaknya ada tiga bakal pasangan calon yang akan berkontestasi dalam pesta demokrasi lima tahunan itu. Mesin partai dan suhu politik juga mulai memanas dalam upaya memenangkan jagoan masing-masing.
Sekjen Persatuan Aktivis dan Warga (Pandawa) Nusantara, Faisal Anwar, menyebut suhu politik saat ini telah memanas. Terlebih saat Prabowo Subianto memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres pendamping dirinya pada Pilpres 2024.
Terlebih lagi, Presiden Joko Widodo, kata Faisal, saat ini terlihat terang-terangan mendukung Prabowo-Gibran. Hal ini tentu mengisyaratkan perang terbuka antara Megawati Soekarnoputri selaku pimpinan PDIP dengan Jokowi.
"Pak Jokowi dan Ibu Mega yang kita ketahui punya loyalis yang sangat dalam. Mereka bahkan rela membela mati-matian dalam mendukung," ujar Faisal dalam diskusi yang digelar Jakarta Journalist Center, dengan tema "Menyoal Pemilu 2024 yang Damai dan Aman", Selasa (24/10).
Oleh karena itu, sambung Faisal, semua pihak harus turut serta mencegah potensi polarisasi jelang Pemilu 2024. Sehingga tak terjadi konflik di masyarakat.
"Polarisasi harus diantisipasi oleh Polri, dan harus dilakukan pemetaan titik kerawanan konflik. Potensi kerawanan-kerawanan harus dieliminir," katanya.
Menurutnya, persepsi yang muncul di publik, ada perang dingin antarpenguasa. Jokowi yang notabene kader PDIP seolah memberi "lampu hijau" untuk Gibran bersanding dengan Prabowo.
Di sisi lain, PDIP telah mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk maju pada Pilpres 2024.
"Suhu politik sudah mulai memanas karena ada pencalonan Gibran menjadi semacam ada peperangan antarkekuasaan," ucapnya.
Selain itu, lanjut Faisal, juga harus diwaspadai pihak yang ingin Pemilu 2024 tidak berjalan aman dan damai. Padahal, Pemilu 2024 sangat penting sebagai langkah awal mewujudkan Indonesia Emas 2045.
"Karena ini adalah pijakan menuju Indonesia Emas 2045. Waspadai juga penumpang gelap demokrasi," kata dia.
Selain Faisal, turut hadir dalam diskusi ini yakni Sekjen KIPP, Kaka Suminta; Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso; dan Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati.
