Berita

Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump/Net

Dunia

Remehkan Panitera Hakim, Trump Didenda Rp 79 Juta

SENIN, 23 OKTOBER 2023 | 09:36 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali berulah. Ia didenda sebesar 5.000 dolar AS atau Rp 79 juta karena meremehkan staf pengadilan selama persidangan.

Hakim Arthur Engoron dari pengadilan New York mendenda Trump atas unggahannya di platform Truth Social yang menyerang panitera hakim. Meski unggahan tersebut telah dihapus, namun tetap terlihat di situs web kampanye Trump untuk Pilpres 2024, dua pekan setelah perintah menghapusnya.

Trump telah dianggap melanggar perintah bungkam. Hakim memperingatkan, pelanggaran apapun yang dilakukan Trump di masa depan bisa menimbulkan sanksi yang jauh lebih berat, termasuk penjara.

“Jangan salah, pelanggaran di masa depan, baik disengaja atau tidak, akan membuat pelanggarnya dikenakan sanksi yang jauh lebih berat," imbau hakim, seperti dikutip dari Reuters, Senin (23/10).

Engoron memimpin persidangan atas tuntutan perdata yang diajukan oleh Jaksa Agung negara bagian New York Letitia James yang menuduh Trump secara tidak sah menggelembungkan kekayaan bersihnya untuk menipu pemberi pinjaman.

Trump adalah kandidat terdepan dalam nominasi Partai Republik untuk menantang petahana, Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat, dalam pemilu AS tahun depan. Trump tetap unggul atas para pesaingnya meskipun menghadapi masalah hukum dan pembatasan atas pernyataan publiknya yang diperintahkan pengadilan.

Engoron memberlakukan perintah pembungkaman terbatas pada tanggal 3 Oktober setelah Trump dalam sebuah postingan di media sosial membagikan foto panitera hakim berpose dengan pemimpin mayoritas Senat AS Chuck Schumer, seorang kritikus mantan presiden.

Dalam menjatuhkan perintah pembungkaman, hakim mengatakan bahwa komentar yang ditujukan kepada stafnya tidak dapat diterima, tidak pantas dan tidak akan ditoleransi dalam keadaan apa pun.

Populer

KPK Usut Keterlibatan Rachland Nashidik dalam Kasus Suap MA

Jumat, 25 Oktober 2024 | 23:11

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamis, 31 Oktober 2024 | 20:01

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Jumat, 01 November 2024 | 01:59

Komandan IRGC: Serangan Balasan Iran Melampaui Ekspektasi Israel

Jumat, 01 November 2024 | 12:04

UPDATE

3 Komisioner Bawaslu Kota Blitar Dilaporkan ke DKPP

Selasa, 05 November 2024 | 03:58

Menteri Hukum Tegaskan Jakarta Masih Ibukota Negara

Selasa, 05 November 2024 | 03:40

Catalunya Gantikan Valencia Gelar Seri Pamungkas MotoGP 2024

Selasa, 05 November 2024 | 03:22

Demokrat Bentuk Satgas untuk Amankan Pilkada di Jakarta, Jabar, hingga Banten

Selasa, 05 November 2024 | 02:57

MAKI: Debat Harusnya untuk Jual Program, Bukan Saling Menyerang

Selasa, 05 November 2024 | 02:22

Dubes Mohamed Trabelsi: Hatem El Mekki Bukti Kedekatan Hubungan Indonesia dan Tunisia

Selasa, 05 November 2024 | 02:09

Polisi Gelar Makan Siang Gratis untuk Siswa Berkebutuhan Khusus

Selasa, 05 November 2024 | 01:54

Ancelotti Minta LaLiga Dihentikan

Selasa, 05 November 2024 | 01:36

Pelajar yang Hanyut di Sungai Citanduy Ditemukan Warga Tersangkut di Batu

Selasa, 05 November 2024 | 01:21

Pendidikan Berkualitas Kunci Pengentasan Kemiskinan

Selasa, 05 November 2024 | 00:59

Selengkapnya