Konsumen melakukan pembayaran di kasir di supermarket Big C Thang Long, Vietnam/Net
Usulan Kementerian Keuangan Vietnam untuk memperpanjang pemotongan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN sebesar 2 persen hingga paruh pertama tahun 2024, mendapat lampu hijau dari pemerintah.
Sebelumnya, pemotongan PPN akan berakhir pada akhir Desember 2023. Namun lambatnya pemulihan permintaan telah menyebabkan evaluasi ulang terhadap stimulus fiskal.
Dengan mempertahankan pemotongan selama enam bulan lagi, pemerintah berharap dapat meningkatkan belanja konsumen untuk menghidupkan kembali perekonomian.
Namun, menurut survei yang dilakukan oleh Surat Kabar Nguoi Lao Dong, pemotongan PPN sebesar 2 persen diyakini tidak berdampak signifikan terhadap perilaku konsumen.
Hal ini senada dengan pernyataan Manajer Jaringan Restoran Bong Sung, Diep Thanh Tuyen. Ia mengatakan, sebagian besar konsumennya tidak peduli dengan uang yang dapat mereka hemat berdasarkan pemotongan PPN karena mereka menganggap jumlah tersebut tidak signifikan.
Direktur Jenderal Xuan Nguyen Group JSC, Lu Nguyen Xuan Vu, mengatakan pemotongan PPN sangat kecil sehingga tidak akan berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen.
“Perbedaan harga yang kecil tidak dapat memberikan motivasi yang cukup bagi pelanggan untuk melakukan pembelian,” kata Vu, seperti dikutip dari Vietnam News, Minggu (22/10).
Dia lalu mendesak pemerintah untuk menaikkan pemotongan PPN menjadi 5 persen agar konsumen benar-benar bisa melonggarkan dompet mereka.
Mantan Kepala Institut Pusat Manajemen Ekonomi, Nguyen Dinh Cung, bahkan mendesak pemerintah untuk memperpanjang pemotongan PPN hingga akhir tahun 2025 untuk meningkatkan permintaan.
Ia menggarisbawahi perlunya menerapkan lebih banyak langkah-langkah fiskal dibandingkan langkah-langkah moneter untuk menstimulasi perekonomian dengan alasan bahwa hanya sedikit langkah-langkah seperti itu yang dilakukan untuk mendukung perusahaan.
Menurut Kantor Statistik Umum Vietnam, total penjualan ritel barang dan jasa konsumen mencapai 524,6 triliun dolar Vietnam (21,4 miliar dolar AS) pada September, naik 2,4 persen dari bulan ke bulan, yang menunjukkan adanya pemulihan dalam permintaan.
Setelah musim kembali ke sekolah, pemulihan mulai melambat karena keluarga mengurangi pengeluaran dan semakin banyak pekerja yang menghadapi PHK. Perusahaan mencoba segala cara untuk meningkatkan penjualan tetapi hanya mendapat sedikit hasil.
“Oleh karena itu, perusahaan memerlukan kebijakan yang lebih menguntungkan dari pemerintah untuk melewati kesulitan dan memperluas jejak komersial mereka secara global,” kata Vu.
