Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

BI: Dalam Sepekan Rp 5,36 Triliun Modal Asing Keluar dari Indonesia

SABTU, 21 OKTOBER 2023 | 17:10 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Aliran dana modal asing sebesar Rp 5,36 triliun dikabarkan telah keluar dari Indonesia hanya dalam kurun waktu satu minggu terakhir, terhitung sejak 16 hingga 19 Oktober 2023.

Laporan tersebut dikeluarkan Bank Indonesia (BI), dengan mengatakan bahwa hal itu terjadi karena dipengaruhi berbagai faktor di pasar keuangan domestik.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, menjelaskan bahwa mayoritas modal asing yang keluar paling banyak berasal dari penjualan surat berharga negara (SBN) senilai Rp 3,45 triliun. Meski begitu, masih ada sejumlah modal asing yang masuk melalui Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).


"Berdasarkan data transaksi dalam periode 16 Oktober hingga 19 Oktober 2023, nonresiden di pasar keuangan domestik mencatat penjualan bersih (jual neto) sebesar Rp 5,36 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 3,45 triliun berasal dari penjualan bersih di pasar SBN, Rp 3,01 triliun di pasar saham, dan pembelian bersih (beli neto) senilai Rp 1,10 triliun di SRBI," ungkap Erwin dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Jumat (20/10).

Sementara itu, berdasarkan data setelmen tahun ini hingga 19 Oktober 2023,BI juga mencatat bahwa nonresiden telah melakukan pembelian bersih senilai Rp 51,5 triliun di pasar SBN, penjualan bersih sebesar Rp 7,26 triliun di pasar saham, dan pembelian bersih senilai Rp 11,06 triliun di SRBI.

Di sisi lain, premi credit default swap (CDS) Indonesia dengan jangka waktu 5 tahun, per hari itu diketahui mencapai 100,83 basis poin (bps), angka ini mengalami peningkatan dari catatan pada 13 Oktober 2023 yang mencapai 95,48 bps.

Sedangkan, imbal hasil (yield) SBN dengan jangka waktu 10 tahun telah naik hingga 7,07 persen, dan yield surat utang Amerika Serikat (US Treasury) dengan jangka waktu 10 tahun telah mencapai 4,990 persen per hari ini.

Dalam konferensi pers itu, Erwin menekankan bahwa BI berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, guna mendukung pemulihan ekonomi yang lebih lanjut di Indonesia.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya