Mahfud MD menaiki kendaraan yang didesain khusus saat mendaftarkan diri bersama Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden-wakil presiden ke KPU RI/RMOL
Jika pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terpilih, maka terbuka peluang bagi masyarakat Aceh bisa menitipkan sebuah harapan. Khususnya kepada Mahfud, agar penanganan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang terjadi di Aceh dapat lebih progresif lagi.
"Jika pasangan Ganjar dan Mahfud MD terpilih maka terbuka peluang bagi penanganan pelanggaran HAM berat lebih progresif lagi," kata pemerhati politik dan sosial, Risman Rachman kepada Kantor Berita RMOLAceh, Jumat (20/10).
Harus diakui, kemajuan penanganan HAM berat menemukan bentuknya yang lebih konkret sejak Mahfud MD bergabung dalam pemerintahan Jokowi. Bahkan ada pengakuan Presiden selaku kepala negara terhadap sejumlah pelanggaran HAM berat.
"Termasuk di Aceh, ada peran dari Mahfud MD," ujarnya.
Risman menilai Mahfud juga sangat jelas dalam memberi keterangan. Hal itu tentu saja cocok dengan karakter orang Aceh yang suka dengan pola komunikasi
crah-beukah.
“Misalnya terkait bekas banggunan Rumoh Geudong. Itu awalnya sempat menimbulkan polemik. Namun, begitu disampaikan oleh Pak Mahfud MD, langsung terang," sebutnya.
Menurut Risman, ada 5.000 data pelanggaran HAM diserahkan kepada Pemerintah melalui Mahfud. Data tersebut diserahkan oleh Wali Nanggroe, Tgk Malik Mahmud Al Haytar.
"Data tersebut bersumber dari rekapitulasi investigasi yang telah diambil pernyataan langsung oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh untuk merespons pengakuan Presiden terkait kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi, termasuk di wilayah Aceh," ujar Risman.
Selain itu, kata Risman, terkait implementasi butir-butir MoU Helsinki yang masih belum tuntas sepenuhnya juga dapat diharapkan kepada Mahfud bila nantinya terpilih. Sebab Mahfud bukan orang asing dengan usaha mengakhiri konflik Aceh.
"Pada masa Gus Dur lah jalan damai awal dirintis dan saat itu Pak Mahfud ada di dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Gus Dur dan Megawati," kata Risman.
Jadi, menurut Risman, PDIP juga terbuka untuk mendukung Aceh baik dalam konteks pembangunan maupun dalam hal penguatan perdamaian. Selama ini, PDIP pasti sudah melihat secara sangat terang tentang komitmen Aceh dalam menjaga dan merawat perdamaian.
“Dan, PDIP juga pernah menjadi partai pengusung Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah pada Pilkada yang mengantar kemenangan kepada keduanya," ujarnya.
Dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, masyarakat di Aceh juga sudah dengan mudah mengetahui perkembangan-perkembangan politik terkini. Termasuk mengetahui bahwa secara elektoral para pemilih muslim juga sangat banyak yang bergabung dan menjadi pemilih PDIP.
“Dipilihnya Mahfud MD juga menegaskan bahwa PDIP tidak ingin membatasi diri dengan ideologi nasionalis belaka tapi juga ingin hadir sebagai nasionalis yang religius," tandas Risman.
