Berita

Diskusi "OTW 2024" dengan tajuk Menakar Pilpres Pasca Putusan MK, di Hotel AONE, Jakarta Pusat, Selasa (17/10)/RMOL

Politik

Hensat: Pemilu 2024 Beda, Lobi Politik Dilakukan Capres pada Penguasa, Bukan Rakyat

SELASA, 17 OKTOBER 2023 | 20:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemilu 2024 beda jauh dengan Pemilu sebelum-sebelumnya, termasuk 2019. Pada Pemilu 2024 ini kesan kepentingan kekuasaan sangat terasa.

Demikian disampaikan analis politik Hendri Satrio, pada diskusi "OTW 2024" dengan tajuk Menakar Pilpres Pasca Putusan MK, di Hotel AONE, Jakarta Pusat, Selasa (17/10).

Penggagas lembaga survei KedaiKOPI itu mengatakan, perbedaan dengan Pemilu sebelumnya tampak saat calon presiden justru melobi orang yang berkuasa, bukan kepada rakyat.


“Problemnya, Pada 2019 lalu lobi-lobi politik dilakukan si calon presiden dan calon wakil presiden kepada rakyat, supaya rakyat memilihnya,” kata Hendri.

“Yang terjadi hari ini, lobi-lobi dilakukan calon presiden dan calon wakil presiden kepada orang yang berkuasa, dengan harapan, orang yang berkuasa memberikan kekuasaannya, agar bisa berkuasa,” imbuhnya.

Perbedaan kultur politik antara 2019 dan 2024 itu, kata Hensat, memantik adanya drama politik di Mahkamah Konstitusi.

“Jadi, itu perbedaan signifikan yang sedang terjadi hari ini. Terjadilah drama-drama MK itu,” katanya.

Menurutnya, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, bakal gagal, jika memaksakan diri maju sebagai Cawapres Prabowo Subianto.

“Putusan MK ternyata belum selesai. Mas Gibran bakal gagal melenggang,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya