Berita

Menko Polhukam, Mahfud MD/Ist

Politik

Endus Bau Kecurangan, Mahfud Minta Masyarakat Ikut Awasi Pemilu

SELASA, 17 OKTOBER 2023 | 20:24 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Bau-bau kecurangan pada pemilihan umum (Pemilu) diendus Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Kecurigaan itu dia sampaikan pada dialog kebangsaan bertajuk "Sukses Pemilu 2024 Menuju Indonesia Maju", di Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (17/10).

Menurutnya, Pemilu sebagai sebuah mekanisme perebutan kekuasaan yang legal dalam negara demokrasi, dapat dipastikan tidak terlepas dari upaya-upaya yang melanggar prinsip jujur dan adil.


"Sebagai kontestasi kekuasaan berbagai kekuatan politik, fakta menunjukkan adanya upaya-upaya mempengaruhi proses dan hasil Pemilu dan Pilkada secara curang dan melanggar hukum," kata Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu memandang, antisipasi terhadap kecurangan dalam proses Pemilu perlu dilakukan semua pihak, bukan hanya lembaga yang bertugas, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Meski telah ada mekanisme pengawasan dan penegakan hukum serta pengawas di setiap tingkat, namun partisipasi masyarakat mutlak dibutuhkan," tuturnya.

Mahfud menegaskan, pelaksanaan Pemilu yang berintegritas harus membuka ruang yang luas bagi keikutsertaan masyarakat dari berbagai golongan maupun kelompok, tanpa terkecuali.

"Masyarakat harus memiliki kesadaran mengawasi dan menciptakan kondisi yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan, tidak perlu menunggu tahapan hasil Pemilu dan Pilkada usai," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya