Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Komjen (Purn) Nana Sudjana/Rep
Label sebagai daerah rawan polarisasi dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dibuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan menyiapkan sejumlah langkah antisipatif.
Penjabat (PJ) Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Nana Sudjana menjelaskan, pihaknya telah mempersiapkan langkah antisipasi dengan cara berkolaborasi bersama sejumlah lembaga negara terkait.
"Pertama dalam rangka menjaga kondusifitas wilayah, ini hal yang utama masalah keamanan. Kemudian masalah penguatan toleransi," ujar Nana dalam Dialog Kebangsaan bertajuk "Sukses Pemilu 2024 Menuju Indonesia Maju" yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), di Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (17/10).
Dia menuturkan, pengalaman pada pemilu-pemilu sebelumnya telah menunjukkan kerawanan polarisasi terjadi berulang. Sehingga diperlukan langkah pencegahan secara kolaboratif baik dengan TNI, Polri, hingga Forkopimda.
"Kalau kita dari awal mampu mengantisipasi, mulai tingkat provinsi sampai kecamatan, saya yakin sekarang masyarakat semakin pintar dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan di masyarakat ini," ucapnya.
Hanya saja, dia berharap jangan sampai masyarakat terpolarisasi hanya karena perbedaan pilihan di Pemilu 2024 nanti.
Maka dari itu, dalam rangka mengawal proses demokrasi yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024, Nana memastikan Pemprov Jateng berkomitmen mengawal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 agar tidak merugikan masyarakat.
"Sehingga pelaksanaan pemilu ini berjalan tertib dan kondusif. Terkait masalah kerawanan politik kita sudah mempunyai data dari Bawaslu, ini pun menjadi perhatian kita terkait masalah IKP," katanya.
"Jadi Jawa Tengah masuk dalam masuk kategori rawan sedang, tetapi ada beberapa kabupaten/kota masuk di rawan tinggi. Ini tentunya akan menjadi perhatian kita, bagaimana nanti mengondisikan kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan," tutup Nana.
