Berita

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik/Net

Politik

Sindir Goenawan Mohamad, Rachland Nashidik: GM Baru "Sedih" Ketika Gibran Akan jadi Cawapres

SELASA, 17 OKTOBER 2023 | 17:03 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Rasa sedih dan kecewa yang diungkapkan sastrawan senior Goenawan Mohamad menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi, tidak berbuah simpati.

Dalam satu tulisan, Goenawan Mohamad mengatakan, kecewa karena Presiden Joko Widodo yang dia dukung sepenuh hati, nyatanya meniru gaya Soeharto yang memberi perlakukan istimewa pada anak-anaknya.

Keistimewaan yang dimaksudkan Goenawan, adalah putusan MK, yang memperbolehkan capres-cawapres berusia di bawah 40 tahun selama pernah terpilih dalam pemilu dan pilkada.


Dalam posisi ini, Gibran belum genap berusia 40 tahun. Tetapi, dia menjabat Wali Kota Solo, yang membuatnya memenuhi syarat menjadi cawapres, seperti santer diwacanakan sebagian kalangan.

"Saya terhenyak. Saya kecewa dan sedih. Puncaknya hari-hari ini. Dengan tipu muslihat dan dana yang bermiliar-miliar, jalan Gibran untuk jadi wakil presiden disiapkan," kata Goenawan dalam satu tulisan.

Namun, bukan simpati yang didapat. Tulisan Goenawan itu dibalas dengan rasa heran oleh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik.

Kata Rachland, Goenawan terlambat sedih. Karena dia sebagai pendukung selama ini diam ketika pemerintah menerbitkan peraturan yang tak berpihak pada rakyat dan demokrasi.

"GM diam saat rakyat Wadas, Seruyan, Rempang, digilas. Diam ketika KPK pada akhirnya digunting, atau ketika Jokowi dan rezimnya mengesahkan IKN, memaksakan Presidential Threshold 20 persen," tulis Rachlan di platform media sosial X, Selasa (17/10).

"GM baru 'sedih' dan merasa ditipu ketika Gibran didesas-desuskan akan jadi cawapres Prabowo," imbuhnya.

Bagi Rachland, kesedihan yang diungkapkan Goenawan sudah terlambat. Pasalnya, sedih yang dia ungkapkan adalah akibat dari pembiaran seorang pemuja dari apapun yang dilakukan sosok yang dipuja.

"Padahal itu cuma puncak dari akumulasi kekuasaan politik yang selama ini dia biarkan," pungkasnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

OKI Kecam Serangan Houthi ke Makkah dan Madinah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:17

Jakarta Running Festival Jadi Role Model Ajang Lari Nasional

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:01

Carbon Capture di Petrokimia Gresik Berpeluang Kurangi Impor Soda Ash

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:47

KPK Bantah Kembali Sita Uang Rp40 Juta dari Salah Satu PCNU Terkait Muktamar NU

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:27

Mantan Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut Widodo AS Wafat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:12

Aksi Iklim Lintas Iman Desak Siklus Karhutla Tahunan Segera Diputus

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:02

Akuisisi Saham BYAN Haji Isam Sejalan dengan UU Minerba

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:44

Bill Gates: AI Bisa Picu Gejolak Ekonomi dan Sosial Selama 20 Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:43

Kehadiran Kopdes Bawa Harapan untuk Ekonomi Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:19

Pesantren Didorong Ikut Terlibat dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya