Berita

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik/Net

Politik

Sindir Goenawan Mohamad, Rachland Nashidik: GM Baru "Sedih" Ketika Gibran Akan jadi Cawapres

SELASA, 17 OKTOBER 2023 | 17:03 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Rasa sedih dan kecewa yang diungkapkan sastrawan senior Goenawan Mohamad menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi, tidak berbuah simpati.

Dalam satu tulisan, Goenawan Mohamad mengatakan, kecewa karena Presiden Joko Widodo yang dia dukung sepenuh hati, nyatanya meniru gaya Soeharto yang memberi perlakukan istimewa pada anak-anaknya.

Keistimewaan yang dimaksudkan Goenawan, adalah putusan MK, yang memperbolehkan capres-cawapres berusia di bawah 40 tahun selama pernah terpilih dalam pemilu dan pilkada.


Dalam posisi ini, Gibran belum genap berusia 40 tahun. Tetapi, dia menjabat Wali Kota Solo, yang membuatnya memenuhi syarat menjadi cawapres, seperti santer diwacanakan sebagian kalangan.

"Saya terhenyak. Saya kecewa dan sedih. Puncaknya hari-hari ini. Dengan tipu muslihat dan dana yang bermiliar-miliar, jalan Gibran untuk jadi wakil presiden disiapkan," kata Goenawan dalam satu tulisan.

Namun, bukan simpati yang didapat. Tulisan Goenawan itu dibalas dengan rasa heran oleh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik.

Kata Rachland, Goenawan terlambat sedih. Karena dia sebagai pendukung selama ini diam ketika pemerintah menerbitkan peraturan yang tak berpihak pada rakyat dan demokrasi.

"GM diam saat rakyat Wadas, Seruyan, Rempang, digilas. Diam ketika KPK pada akhirnya digunting, atau ketika Jokowi dan rezimnya mengesahkan IKN, memaksakan Presidential Threshold 20 persen," tulis Rachlan di platform media sosial X, Selasa (17/10).

"GM baru 'sedih' dan merasa ditipu ketika Gibran didesas-desuskan akan jadi cawapres Prabowo," imbuhnya.

Bagi Rachland, kesedihan yang diungkapkan Goenawan sudah terlambat. Pasalnya, sedih yang dia ungkapkan adalah akibat dari pembiaran seorang pemuja dari apapun yang dilakukan sosok yang dipuja.

"Padahal itu cuma puncak dari akumulasi kekuasaan politik yang selama ini dia biarkan," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Protelindo Masuk BTEL, Kuasai 10,86 Persen Saham Bakrie Telecom

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:26

Prabowo ke NTT Hari Ini, Pastikan Penanganan Korban Gempa Berjalan Baik

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:17

Pengamat: Rekam Jejak Mumpuni Bikin KH Marsudi Syuhud Unggul di Bursa Ketum PBNU

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:13

Presiden Prabowo Dijadwalkan Buka Muktamar ke-35 NU Besok

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:12

Emas Antam Merosot Rp18.000, Satu Gram Jadi Segini

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:03

DEEP Ingatkan Percepatan Pemilu Harus Punya Alasan Konstitusional

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:55

IHSG Balik Arah ke Zona Merah, Rupiah Menguat ke Rp17.690 per Dolar AS

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:44

SHOW Token Dorong Transformasi Industri Hiburan Global lewat Teknologi AI dan Blockchain

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:21

Bursa Asia Variatif, Investor Pantau Pergerakan Timur Tengah

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:06

THMP Bantah Pertemuan Jokowi-Relawan Bahas Pemilu 2029

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:03

Selengkapnya