Berita

Pertemuan perwakilan warga Kampung Bayam dengan DPRD DKI Jakarta dan pihak Pemprov DKI Jakarta/Ist

Nusantara

Telantarkan Warga Kampung Bayam, Politikus Nasdem Sebut Pemprov DKI Mirip Zionis

SELASA, 17 OKTOBER 2023 | 09:59 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Sikap Pemprov DKI Jakarta yang belum bersedia memindahkan warga Kampung Bayam di Jakarta Utara ke Rusunawa Kampung Susun Bayam mengundang kecaman sejumlah politikus Kebon Sirih.

Salah satunya datang dari Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino.

Wibi mendesak Pemprov DKI untuk duduk bersama menyelesaikan pemenuhan hak-hak warga Kampung Bayam.


Hal tersebut ditegaskan Wibi saat memfasilitasi pertemuan perwakilan warga Kampung Bayam dengan pihak Pemprov DKI di Balai Kota DKI pada Senin (16/10). Dalam Pertemuan tersebut turut dihadiri perwakilan Fraksi PKS DKI dan Fraksi PKB DKI.

Kedatangan mereka untuk menagih janji agar Pemprov DKI merealisasikan hunian untuk para warga Kampung Bayam.

"Kami mengundang secara resmi jajaran eksekutif untuk duduk bersama menyelesaikan pemenuhan hak-hak warga Kampung Bayam, hanya satu orang yang muncul, yang lain entah hilang kemana, seperti inikah cara Pemprov DKI memperlakukan rakyatnya," kata Wibi dikutip Selasa (17/10).

Wibi mengatakan, warga Kampung Bayam sampai detik ini belum bisa menempati Rusunawa Kampung Susun Bayam.

Bahkan, Wibi menyebut sikap Pemprov DKI layaknya zionis yang telah menelantarkan warga Kampung Bayam. Mereka yang bertahan di rusun tersebut diusir dengan cara mematikan akses air, listrik, bahkan tempat ibadah ditutup.

"Ketika penzaliman dan perampokan hak-hak warga yang dilakukan oleh pemerintahnya sendiri dalam hal ini Pemprov DKI, maka semua harus bergerak melawan," tegas Wibi.

Legislator Nasdem ini juga meminta Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono  untuk serius melihat permasalahan ini agar segera ditemukan titik terang.

"Kepada pak Pj Gubernur, kami berharap agar hadirlah di sini, lihat warganya, lihat rakyatnya, betapa penderitaan warga Jakarta,” tutup Wibi.


Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya