Berita

Representative Image/Net

Bisnis

Utang Luar Negeri RI Turun 31 Triliun Rupiah!

SENIN, 16 OKTOBER 2023 | 19:57 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia dikabarkan turun sekitar dua miliar dolar atau senilai 31 triliun rupiah, menurut pernyataan dari Bank Indonesia (BI).

Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, mengatakan bahwa ULN Indonesia mengalami penurunan menjadi 395,1 miliar dolar (Rp 6.211 triliun) pada Agustus 2023, turun dari 397,1 miliar dolar (Rp 6.243 triliun) pada akhir Juli 2023 lalu.

"Penurunan posisi ULN ini bersumber dari ULN sektor publik dan swasta," kata Erwin, dalam siaran persnya pada Senin (16/10).


Dalam konteks tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 0,7 persen (yoy).

ULN Pemerintah
Posisi ULN pemerintah pada akhir Agustus 2023 tercatat sebesar 191,6 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 193,2 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh melambat menjadi 3,6 persen (yoy) dari periode sebelumnya sebesar 4,1 persen (yoy).

Penurunan ini disebabkan oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan ketidakstabilan di pasar keuangan global. 
Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel.
ULN Swasta
Sementara itu, posisi ULN swasta pada akhir Agustus 2023 tercatat sebesar 194,3 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya sebesar 194,5 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN swasta juga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,2 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 5,5 persen (yoy).

Penurunan ULN swasta ini terutama disebabkan oleh makin dalamnya kontraksi pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) menjadi 5,1 persen (yoy) dibandingkan dengan kontraksi 4,3 persen (yoy) pada periode sebelumnya.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi. pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin;serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,2 persendari total ULN swasta.

ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,9 persen terhadap total ULN swasta.

ULN Dalam Kondisi Sehat
ULN Indonesia pada Agustus 2023 tetap terkendali dan sehat, yang ditandai oleh rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,1 persen dari 29,2 persen pada bulan sebelumnya, serta didominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,4 persen dari total ULN.

Erwin Haryono menekankan pentingnya peran BI dan pemerintah Indonesia untuk terus memperkuat koordinasi dalam membantu memantau perkembangan ULN dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional untuk menjaga stabilitas perekonomian negara.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, sambil meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," pungkas Erwin.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya