Berita

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah/RMOL

Politik

Tak Ada Jalur Instan bagi Kader PDIP Raih Jabatan Politik, Said Abdullah: Kami Tak Sediakan Perangkonya

SENIN, 16 OKTOBER 2023 | 11:49 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Tidak ada jalan instan bagi setiap kader PDI Perjuangan terkait penugasan jabatan politik. Semua kader menjalani proses dari bawah dan panjang, bahkan berliku.

"Jalan berliku itu juga yang ditempuh oleh Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri), Mbak Puan Maharani, Mas Ganjar Pranowo, termasuk Presiden Joko Widodo saat ini," ucap Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/10).

Lanjut Said, proses dari bawah ini merupakan jalan untuk menggembleng setiap kader untuk mendapatkan pengalaman politik yang panjang. Pengalaman panjang akan menjadi ilmu kehidupan untuk mematangkan setiap kader.


Said menegaskan, PDIP tidak mengenal penugasan instan dan kilat, karena keselamatan rakyat yang dipertaruhkan.

"Jika tetap memaksakan jalur kilat, PDI Perjuangan tidak menyediakan 'perangkonya'," tegas Said.

Menurut Said, PDIP merasa terhormat ada banyak kader yang berproses dan tumbuh besar di partai mereka. Karena makna kebesaran bagi PDIP adalah tumbuh bersama, menjalankan jiwa gotong royong, serta bahu membahu membesarkan partai, dan bukan membesarkan diri sendiri.

Lebih lanjut, Ketua Badan Anggaran DPR RI juga menegaskan, partai politik punya tanggung jawab politik-konstitusional untuk mengajukan capres dan cawapres sebagaimana yang diatur oleh konstitusi. Namun, fokusnya bukan sekadar pada aturan, apalagi utak-atik aturan.

Pasalnya, diperlukan kematangan dalam kepemimpinan karena ada tanggung jawab sekaligus risiko besar di pundak pemimpin nasional.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya