Berita

Representative Image/Net

Bisnis

Google akan Lawan Uni Eropa yang Ingin Bubarkan Bisnis Iklannya

JUMAT, 13 OKTOBER 2023 | 15:44 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Raksasa teknologi Google berjanji untuk melawan ancaman dan tekanan dari Uni Eropa (UE) yang ingin membubarkan bisnis iklannya dalam perselisihan terbaru antara regulator UE dengan Google.

Perselisihan ini muncul sebagai bagian dari upaya UE untuk mengatasi masalah antimonopoli dalam industri teknologi.

Dalam surat yang baru-baru ini mereka kirim kepada pengawas UE, Google dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak bersedia melakukan divestasi wajib terhadap sebagian layanannya, yang disebut UE sebagai upaya untuk memulihkan persaingan.


"Google akan secara resmi menentang pernyataan keberatan UE pada bulan Juni sebelum akhir tahun ini," bunyi surat tersebut.

Mengutip Bussiness Standard, Jumat (13/10), perselisihan ini bermula dari tuduhan UE yang menyebutkan bahwa Google lebih menyukai program pertukaran iklannya sendiri dibandingkan pesaingnya, sehingga mereka telah memperkuat peran sentral perusahaan dalam industri iklan teknologi.

UE juga mengatakan kekhawatirannya bahwa tindakan Google dalam rantai pasokan adtech memberikan keunggulan kompetitif bagi pertukaran iklan mereka sendiri, yang dapat merugikan persaingan yang sehat.

Kasus ini menjadi serangan langsung terhadap praktik periklanan online yang dijalankan oleh Google, di mana perusahaan ini otomatis menghitung dan menawarkan ruang iklan serta harga kepada pengiklan dan penerbit saat pengguna mengunjungi halaman web.

Pernyataan keberatan dari UE ini merupakan tahap awal yang akan menentukan apakah Google akan dikenai denda atau diperintahkan untuk mengubah praktik bisnis mereka.

Perusahaan yang menjadi sasaran pernyataan keberatan UE biasanya memiliki kesempatan untuk memberikan argumen tertulis atau lisan. Setelah UE membuat keputusan akhir, perusahaan dapat mengambil tindakan hukum.

Sejauh ini, Google telah lama menjadi target UE, dengan total denda mencapai 8,8 miliar dolar (Rp 137 triliun) dalam berbagai kasus, termasuk penyalahgunaan dominasinya dalam sistem operasi seluler dan iklan bergambar.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya