Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto/Net
Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan jangkauan jaringan gas rumah tangga. Selain merencanakan untuk melibatkan pihak swasta dalam implementasinya, Pemerintah juga akan mengurangi penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers usai Rapat Internal terkait Jaringan Gas Rumah Tangga dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/10).
"Dalam Rapat Internal tadi, Bapak Presiden menanyakan mengenai progres dari jaringan gas dan beban fiskal terhadap LPG. Tadi disampaikan bahwa beban fiskal terus meningkat karena konsumsi LPG dari tahun ke tahun terus meningkat, terutama LPG subsidi," ujar Airlangga.
"Di tahun 2022, mencapai 7,8 juta ton untuk yang subsidi, sedangkan yang non subsidi turun terus, yang kemarin sekitar 580 ribu ton. Nilai subsidi diperkirakan pada tahun ini bisa mencapai Rp117 triliun," imbuhnya.
Dikatakan Airlangga, tingkat kemajuan jaringan gas untuk sambungan ke rumah-rumah sejauh ini baru mencapai 835 ribu rumah. Jaringan gas tersebut terdiri atas 241 ribu yang pendanaannya berasal dari PGN dan 594 ribu yang pendanaan berasal dari Pemerintah.
Dijelaskan lebih lanjut, jaringan gas juga menjadi perhatian Pemerintah, sehingga pada tahun 2024 akan ditingkatkan pemasangan jaringan gas hingga 2,5 juta jaringan.
"Caranya tentu mengubah Peraturan Presiden, sehingga memungkinkan pihak swasta bisa ikut di dalam pengembangan jaringan gas kota," katanya.
Selanjutnya, Ketua Umum Partai Golkar juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo meminta untuk menghitung lebih jauh upaya-upaya mendorong lapangan-lapangan yang berpotensi memproduksi LPG atau LPG Mini, sehingga dalam hal ini harus ada kebijakan pembelian harga dari Pertamina.
"Beberapa hal ini yang diminta untuk segera difinalisasi," pungkasnya.
