Berita

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi/Net

Dunia

Menlu Retno: RI Siap Bawa Tema Inklusivitas dan Kemitraan ke Dewan HAM PBB

RABU, 11 OKTOBER 2023 | 12:59 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Usai terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026, Indonesia ternyata telah menyiapkan tema serta program prioritas yang akan dijalankan.

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengungkap tema keanggotaan Indonesia di Dewan HAM akan berfokus pada kemitraan dan inklusivitas untuk kemanusiaan.

"Tema keanggotaan Indonesia di Dewan HAM adalah 'Inclusive Partnership for Humanity'," kata Menlu Retno dalam sebuah pernyataan resmi pada Rabu (11/10).


Menlu Retno juga menekankan bahwa Indonesia akan memperjuangkan perlindungan HAM dan tidak akan membiarkan isu tersebut dipolitisasi.

"Indonesia konsisten tidak ingin melihat isu HAM dipolitisasi," tegasnya.

Lebih jauh, Menlu Retno juga mengungkap tiga prioritas utama yang akan didorong Indonesia selama menjadi anggota Dewan HAM.

Pertama, meningkatkan kapasitas negara-negara dalam mempromosikan dan melindungi HAM, utamanya melalui peningkatan kerja sama teknis dan capacity building.

"Indonesia akan terus konsisten memastikan no one is left behind dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM, termasuk di negara-negara berkembang," jelas Menlu Retno.

Kedua, mendorong dialog yang intensif antar negara dengan kelompok-kelompok kawasan, seperti dengan AICHR, dengan ACWC dengan mekanisme HAM global.

Terakhir, lanjut Menlu Retno, yakni mendorong implementasi nilai-nilai Universal Declaration of Human Rights melalui penguatan multilateralisme dengan prinsip solidaritas, inklusivitas dan kesetaraan.

Indonesia terpilih kembali untuk ke-enam kalinya sebagai anggota Dewan HAM PBB selama pemilihan di General Assembly Hall, Markas besar PBB, New York pada Selasa (10/10).

Disebutkan bahwa dalam pencalonan tahun ini, Indonesia keluar sebagai anggota terpilih dengan perolehan suara terbanyak dibanding calon lainnya. Indonesia mendapat  186 suara dari keseluruhan 192 suara. Sementara Kuwait 183, Jepang 175, dan China 154.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya