Berita

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi/Net

Dunia

Menlu Retno: RI Siap Bawa Tema Inklusivitas dan Kemitraan ke Dewan HAM PBB

RABU, 11 OKTOBER 2023 | 12:59 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Usai terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026, Indonesia ternyata telah menyiapkan tema serta program prioritas yang akan dijalankan.

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengungkap tema keanggotaan Indonesia di Dewan HAM akan berfokus pada kemitraan dan inklusivitas untuk kemanusiaan.

"Tema keanggotaan Indonesia di Dewan HAM adalah 'Inclusive Partnership for Humanity'," kata Menlu Retno dalam sebuah pernyataan resmi pada Rabu (11/10).


Menlu Retno juga menekankan bahwa Indonesia akan memperjuangkan perlindungan HAM dan tidak akan membiarkan isu tersebut dipolitisasi.

"Indonesia konsisten tidak ingin melihat isu HAM dipolitisasi," tegasnya.

Lebih jauh, Menlu Retno juga mengungkap tiga prioritas utama yang akan didorong Indonesia selama menjadi anggota Dewan HAM.

Pertama, meningkatkan kapasitas negara-negara dalam mempromosikan dan melindungi HAM, utamanya melalui peningkatan kerja sama teknis dan capacity building.

"Indonesia akan terus konsisten memastikan no one is left behind dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM, termasuk di negara-negara berkembang," jelas Menlu Retno.

Kedua, mendorong dialog yang intensif antar negara dengan kelompok-kelompok kawasan, seperti dengan AICHR, dengan ACWC dengan mekanisme HAM global.

Terakhir, lanjut Menlu Retno, yakni mendorong implementasi nilai-nilai Universal Declaration of Human Rights melalui penguatan multilateralisme dengan prinsip solidaritas, inklusivitas dan kesetaraan.

Indonesia terpilih kembali untuk ke-enam kalinya sebagai anggota Dewan HAM PBB selama pemilihan di General Assembly Hall, Markas besar PBB, New York pada Selasa (10/10).

Disebutkan bahwa dalam pencalonan tahun ini, Indonesia keluar sebagai anggota terpilih dengan perolehan suara terbanyak dibanding calon lainnya. Indonesia mendapat  186 suara dari keseluruhan 192 suara. Sementara Kuwait 183, Jepang 175, dan China 154.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya