Ketua MPR RI Bambang Soesatyo/Net
Eskalasi konflik antara Palestina dengan Israel terus meningkat ditandai dengan pertempuran kedua pihak yang terus berlanjut sepanjang hari.
Merespons hal itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI untuk memantau perkembangan yang terjadi, selanjutnya melakukan pembicaran dengan negara-negara ASEAN untuk mencari dukungan perdamaian di Pelestina.
"Pemerintah RI juga perlu mendesak PBB agar secara aktif bekerja sama dengan pemangku kepentingan internasional untuk segera menyelesaikan akar konflik eskalasi tersebut sesuai dengan konvensi PBB yang sudah disepakati," kata Bamsoet dikutip Selasa (10/10).
Bamsoet turut meminta Kemenlu untuk terus berkoordinasi dengan tiga KBRI di dekat Palestina guna memastikan kondisi dan juga mengupayakan perlindungan serta menyiapkan rencana evakusi bagi WNI yang tinggal di Palestina.
"Berdasarkan data terakhir, jumlah WNI yang ada di Palestina tercatat ada 45 orang, dengan sebarannya 10 orang berada di Gaza dan 35 lainnya di Tepi Barat," kata Bamsoet
Pemerintah RI sebagai anggota OKI, lanjut Bamsoet, diharapkan mengimbau negara-negara Islam untuk berupaya menyerukan penghentian konflik tersebut ke PBB sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagaimana diakui oleh legitimasi internasional dalam memastikan perlindungan bagi rakyat Palestina.
Sebab perang telah berdampak buruk tidak hanya bagi masyarakat sipil dari dua pihak yang berkonflik namun juga berdampak pada masyarakat dunia pada umumnya, karena perang telah memunculkan multikrisis, mulai dari kemanusiaan hingga finansial.
Pemerintah RI juga harus memberikan imbauan kepada negara-negara besar untuk menahan diri dari konflik tersebut. Karena komentar negara-negara lain bisa memperkeruh suasana, yang dapat mengeskalasi perang.
"Serta meminta Kemenlu RI untuk juga mengimbau para WNI di Palestina dan Israel untuk meningkatkan kewaspadaan dan terus menjalin komunikasi dengan perwakilan setempat, dan meminta kepada WNI yang memiliki rencana kunjungan ke wilayah tersebut agar menunda dan membatalkan perjalanannya hingga adanya pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah," demikian Bamsoet.
