Berita

Gedung Dewan Perwakilan Rakyat/Net

Publika

Bersih-bersih DPR dari Koruptor

OLEH: ANDRE VINCENT WENAS*
SELASA, 10 OKTOBER 2023 | 10:43 WIB

PERAMPASAN Aset Koruptor itu sudah ada rancangan undang-undangnya.
Tapi sampai saat ini masih berupa rancangan, belum jadi undang-undang.

Singkat cerita, DPR yang sekarang nampaknya enggan mengesahkannya.
Karena dengan rancangan undang-undang ini pemerintah (lewat instrumen hukum tentunya) bisa merampas aset si koruptor tanpa prosedur yang berbelit-belit.


“Jebakan prosedural” yang ujungnya sang koruptor “cuma formalitas” saja masuk Sukamiskin (penjara untuk koruptor) tapi tak pernah jadi
miskin. Gampangnya begitu. Padahal jadi miskin adalah hal yang paling ditakuti para pembegal uang rakyat itu.

DPR yang sekarang (artinya periode 2019-2024) terdiri dari 575 anggota yang berasal dari 9 partai politik. Parpol itu adalah: PDIP (128 kursi), Golkar (85), Gerindra (78), Nasdem (59), PKB (58), Demokrat (54), PKS (50), PAN (44) dan PPP (19).

Terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor ini semua, ya semua, kelihatan sekali enggan untuk memperjuangkan pengesahannya. Kenapa ya? Semua bungkam.

Padahal pihak eksekutif melalui Supres (Surat Presiden) yang
ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo sudah menyampaikannya sejak
beberapa bulan yang lalu, agar segera dibahas untuk diundangkan.

Entah mengapa RUU Perampasan Aset Koruptor (plus RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, artinya pembatasan transaksi uang cash) ini
terkesan tidak popular di kalangan politisi. Ya bahkan parpol yang sekarang ikut Pemilu 2024 (seperti Perindo, Hanura, PBB, Buruh, Gelora, PKN, Garuda dan Ummat) tidak bicara soal kedua RUU itu.

Hanya satu partai politik yaitu PSI (Partai Solidaritas Indonesia)
yang bahkan sejak tahun yang lalu mendorong pengesahan RUU ini. Bahkan RUU ini masuk dalam tema (janji) kampanyenya.

Bahkan Kaesang Pangarep (Ketua Umum PSI) menyampaikannya kepada Inang Irma Hutabarat (salah satu politisi senior di PSI) tentang hal ini. Silahkan Simak percakapannya dalam podcast Zulfan Lindan, ‘Unpacking Indonesia’.

Ngeri memang, RUU Perampasan Aset Koruptor ini bisa jadi senjata makan tuan dari mereka yang mengesahkannya. Lantaran konspirasinya sudah berjamaah. Lembaga legislatif yang seyogianya menjadi “watch-dog” (anjing penjaga) terhadap anggaran negara telah menjadi kolaborator dalam praktik penggerogotan uang rakyat.

Contoh gamblang di depan hidung kita, praktik korupsi BTS yang triliunan rupiah itu ternyata melibatkan nama besar dari parpol besar. Simak saja kesaksian para pelaku yang tertangkap.

Memang mesti dibersihkan total DPR kita ini.

*Penulis adalah Direktur Eksekutif, Lembaga Kajian Strategis Perspektif (LKSP) Jakarta

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya