Berita

Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, bersama sejumlah purnawirawan TNI/RMOL

Politik

SYL Tersandung Kasus, Anies Ingin Penegakan Hukum Tanpa Perbedaan Latar Belakang

JUMAT, 06 OKTOBER 2023 | 17:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kasus dugaan korupsi yang menjerat Menteri Pertanian sekaligus kader Partai Nasdem, Syahrul Yasin Limpo (SYL), disebut banyak pihak akan mempengaruhi elektabilitas pasangan bakal capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (Amin) pada Pilpres 2024.

Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan tak mau banyak komentar. Bakal Capres yang diusung Partai Nasdem, PKS, dan PKB itu memilih wait and see terkait perkembangan politik tanah air.

"Kita lihat nanti. Itu saja," singkat Anies usai menerima silaturahmi mantan perwira tinggi di TNI dan Polri di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (6/10).


Di sisi lain, Anies bersama bacawapres Muhaimin Iskandar akan tetap konsisten mengusung perubahan dan memberi ruang kepada para penegak hukum, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memproses SYL.

"Bahkan kami ingin agar KPK bisa kuat kembali. Kami ingin agar penegakan hukum itu berjalan dengan baik tanpa ada pembedaan latar belakang, tapi tegak untuk semuanya," tandas Anies.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebelumnya mengakui kasus SYL bisa berimbas terhadap Partai Nasdem dan pasangan Amin. Hal ini diungkap Surya Paloh saat jumpa pers di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/10).

"Pasti ada pengaruhnya kepada elektabilitas partai dan Amin pasangan yang didukung Nasdem dan lain-lain, pasti ada," kata Paloh.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya