Donald Trump dan Joe Biden/Net
Keputusan Presiden AS, Joe Biden pada Kamis (5/10) untuk meneruskan pembangunan tembok perbatasan, memicu kontroversi.
Pasalnya, sejak awal dilantik pada 2021 lalu, Biden telah berjanji untuk tidak memungut pajak negara untuk membangun tembok perbatasan seperti kebijakan pendahulunya, Donald Trump.
Namun, Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Alejandro Mayorkas mengklaim kebijakan Biden tersebut tidak menyimpang dari pendiriannya sejak awal. Sebab dana yang digunakan untuk menjalankan proyek adalah uang yang dialokasikan selama masa jabatan Trump pada tahun 2019 dan harus dibelanjakan sekarang.
"Proyek telah telah dialokasikan pada pemerintahan sebelumnya dan undang-undang mengharuskan pemerintah menggunakan dana tersebut," jelasnya, seperti dimuat
Reuters.Padahal, kata Mayorkas, pihak Biden telah berulang kali meminta Kongres membatalkan dana pembangunan tembok, namun terus ditolak.
Meski sudah diklarifikasi oleh pemerintah Biden, Trump tetap saja mengklaim kemenangannya atas proyek pembangunan tembok tersebut dan menuntut Presiden AS saat ini meminta maaf.
"Seperti yang sering saya nyatakan, selama ribuan tahun, hanya ada dua benda yang terus berfungsi, roda dan dinding!. Akankah Joe Biden meminta maaf kepada saya dan Amerika karena membutuhkan waktu begitu lama untuk bergerak," tulis Trump di platform Truth Social miliknya.
Trump menjadi kandidat terdepan di Partai Republik untuk menantang Biden dalam pemilihan presiden tahun 2024. Dia menjadikan pembangunan tembok perbatasan sebagai proyek utama saat menjabat sebagai presiden dengan seruan, "Bangun Tembok Itu."
Sementara itu, Biden mengambil pendekatan berbeda dalam isu penanganan imigran ilegal di perbatasan. Termasuk meningkatkan aturan hukum bagi para migran dan berinvestasi dalam teknologi keamanan perbatasan.
