Teguh Santosa saat menghadiri pertemuan di Komite 4 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat/Ist
Lebih dari 150 petisioner berkumpul di Komite 4 Majelis Umum PBB di New York dalam pertemuan yang berlangsung dari 4 hingga 6 Oktober. Pertemuan ini diselenggarakan untuk mengungkapkan pandangan mereka mengenai sengketa Sahara Barat yang juga dikenal sebagai Sahara Maroko.
Pertemuan ini merupakan upaya lanjutan untuk membahas konflik yang telah berlarut-larut selama bertahun-tahun di wilayah tersebut.
Salah satu yang menjadi petisioner dalam pertemuan tersebut adalah Teguh Santosa, seorang wartawan senior dan dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ia menjadi petisioner ke-22 dalam daftar petisioner di sesi tahun ini.
Teguh menjelaskan bahwa ia lebih suka menggunakan istilah Sahara Maroko daripada Sahara Barat, karena menurutnya wilayah yang sedang diperbincangkan ini secara historis merupakan bagian dari Kerajaan Maroko sejak lama.
Dalam penjelasannya, ia mengingatkan bahwa Maroko kehilangan kendali atas wilayah Sahara pada 1912 lalu, ketika wilayah tersebut diserahkan secara sepihak oleh Prancis kepada Spanyol akibat penandatangan perjanjian Fes, yang sebelumnya digunakan Prancis untuk menyepakati proteksi wilayah itu.
Namun, seiring berjalannya waktu, Maroko berusaha merebut kembali kendali wilayah Sahara yang masih dikuasai Spanyol.
Pada pertengahan tahun 1970-an, Spanyol akhirnya angkat kaki dari Sahara, tetapi kelompok yang awalnya dibentuk oleh pejuang Maroko untuk merebut kembali wilayah ini, yaitu Polisario, memilih untuk mengikuti agenda Aljazair dan Blok Timur pada era Perang Dingin untuk memisahkan diri dari Maroko.
Tidak hanya itu, Polisario bahkan mendirikan negara yang mereka sebut sebagai Republik Demokratik Arab Sahrawi, dengan konflik antara Maroko dan Polisario terus berlanjut hingga gencatan senjata disepakati pada 1991.
Teguh, dalam pidatonya di hari pertama pertemuan pada Rabu (4/10), menggarisbawahi bahwa ia pernah melakukan kunjungannya ke Sahara Maroko, di mana ia bertemu dengan berbagai kelompok masyarakat di kota Laayoune, Boujdour, dan juga Dakhla.
“Saya menemukan pembangunan yang sangat mengesankan di kawasan ini dan jelas memperlihatkan bahwa penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) di kawasan ini merupakan salah satu perhatian utama Maroko,” ujar Teguh yang pernah menjadi Ketua Bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
“Bagi saya, pembangunan di kawasan ini juga merupakan wujud komitmen Maroko untuk menerapkan usulan perdamaian dalam kerangka otonomi khusus,” sambung anggota Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah.
Teguh menyatakan bahwa solusi otonomi yang ditawarkan oleh Kerajaan Maroko telah mendapat dukungan banyak negara sebagai solusi terbaik dan perdamaian yang paling kredibel.
Selain itu, hingga saat ini, tidak kurang dari 28 negara telah membuka konsulat di kota-kota utama Sahara Maroko, yang berarti itu adalah pengakuan kuat terhadap kedaulatan Kerajaan Maroko atas Sahara.
Dalam pernyataan tersebut, Teguh menyampaikan keyakinannya bahwa konflik ini akan berakhir dengan damai dalam waktu dekat.
"Berdasarkan berbagai perkembangan terbaru, insya Allah konflik ini akan berakhir segera dengan damai," pungkasnya.
