Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Jika Bantuan Keuangan AS Disetop, PNS Ukraina Terancam Tidak Gajian

KAMIS, 05 OKTOBER 2023 | 12:00 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Para pegawai negeri di Ukraina terancam tidak menerima gaji seandainya Kongres AS gagal menyetujui anggaran baru untuk membantu perekonomian.

Wall Street Journal dalam laporannya baru-baru ini mencatat bahwa penghentian pendanaan secara tiba-tiba dapat meningkatkan ketidakpuasan di Ukraina dan memberikan tekanan pada Presiden Volodymyr Zelensky.

Dalam laporannya, outlet tersebut mengatakan, saat ini gaji dari sekitar 150.000 pegawai negeri di Ukraina serta lebih dari setengah juta guru, profesor, dan pekerja sekolah, dibayar oleh dana bantuan dari AS dan negara-negara donor lainnya.

Seorang pejabat AS mengatakan kepada WSJ bahwa Badan Pembangunan Internasional AS akan memproses transfer dana bulan Oktober sebesar 1,15 miliar dolar AS melalui Bank Dunia selama Kyiv dapat membuktikan bahwa mereka menggunakan transfer sebelumnya dengan tepat.

Meskipun Ukraina mungkin mempunyai dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga Oktober, negara ini diperkirakan akan mengalami masa-masa sulit setelah dana tersebut habis jika bantuan luar negeri juga berkurang.

Seorang pejabat Ukraina mengatakan kepada WSJ bahwa pemerintah akan dapat menggunakan sejumlah dana cadangan untuk melewati bulan November dan Desember.

"Namun, setelah itu, situasinya akan menjadi buruk jika tidak ada suntikan dana segar," kata pejabat yang tidak disebutkan namanya.

Laporan WSJ muncul setelah Kongres AS meloloskan rancangan undang-undang pendanaan pemerintah sementara selama 45 hari pada pekan lalu. Rancangan tersebut tidak menyertakan bantuan apa pun ke Ukraina meskipun ada permintaan dari pemerintahan Biden untuk memastikan arus kas tetap tidak terganggu.

Beberapa anggota parlemen Partai Republik semakin menentang pengiriman dana pajak AS untuk mendukung Kyiv, dan bersikeras bahwa Washington seharusnya menghabiskan uang tersebut untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam negeri yang sudah lama ada.

Sejak dimulainya konflik Rusia-Ukraina pada Februari 2022, Kyiv telah menerima lebih dari 185 miliar dolar AS dari Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam bentuk bantuan militer, kemanusiaan, dan pemerintah.

Namun demikian, pemerintahan Zelensky telah meminta lebih banyak lagi dan mengharapkan tambahan 42 miliar dolar AS dari donor internasional tahun depan, menurut Menteri Keuangan Ukraina Sergei Marchenko.

Sementara itu, dukungan internasional terhadap Ukraina kemungkinan besar akan semakin berkurang. AS dan UE mengakui bahwa mereka mulai kehabisan senjata untuk dikirim.

Populer

Besar Kemungkinan Bahlil Diperintah Jokowi Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:41

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Jokowi Kena Karma Mengolok-olok SBY-Hambalang

Jumat, 07 Februari 2025 | 16:45

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Alfiansyah Komeng Harus Dipecat

Jumat, 07 Februari 2025 | 18:05

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

Pengamat: Bahlil Sengaja Bikin Skenario agar Rakyat Benci Prabowo

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:20

UPDATE

Dirjen Anggaran Kemenkeu Jadi Tersangka, Kejagung Didesak Periksa Tan Kian

Sabtu, 08 Februari 2025 | 21:31

Kawal Kesejahteraan Rakyat, AHY Pede Demokrat Bangkit di 2029

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:55

Rocky Gerung: Bahlil Bisa Bikin Kabinet Prabowo Pecah

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:53

Era Jokowi Meninggalkan Warisan Utang dan Persoalan Hukum

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:01

Tepis Dasco, Bahlil Klaim Satu Frame dengan Prabowo soal LPG 3 Kg

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:50

Dominus Litis Revisi UU Kejaksaan, Bisa Rugikan Hak Korban dan tersangka

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:28

Tarik Tunai Pakai EDC BCA Resmi Kena Biaya Admin Rp4 Ribu

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:16

Ekspor Perdana, Pertamina Bawa UMKM Tempe Sukabumi Mendunia

Sabtu, 08 Februari 2025 | 18:41

TNI AL Bersama Tim Gabungan Temukan Jenazah Jurnalis Sahril Helmi

Sabtu, 08 Februari 2025 | 18:22

Penasehat Hukum Ungkap Dugaan KPK Langgar Hukum di Balik Status Tersangka Sekjen PDIP

Sabtu, 08 Februari 2025 | 17:42

Selengkapnya