Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Jika Bantuan Keuangan AS Disetop, PNS Ukraina Terancam Tidak Gajian

KAMIS, 05 OKTOBER 2023 | 12:00 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Para pegawai negeri di Ukraina terancam tidak menerima gaji seandainya Kongres AS gagal menyetujui anggaran baru untuk membantu perekonomian.

Wall Street Journal dalam laporannya baru-baru ini mencatat bahwa penghentian pendanaan secara tiba-tiba dapat meningkatkan ketidakpuasan di Ukraina dan memberikan tekanan pada Presiden Volodymyr Zelensky.

Dalam laporannya, outlet tersebut mengatakan, saat ini gaji dari sekitar 150.000 pegawai negeri di Ukraina serta lebih dari setengah juta guru, profesor, dan pekerja sekolah, dibayar oleh dana bantuan dari AS dan negara-negara donor lainnya.

Seorang pejabat AS mengatakan kepada WSJ bahwa Badan Pembangunan Internasional AS akan memproses transfer dana bulan Oktober sebesar 1,15 miliar dolar AS melalui Bank Dunia selama Kyiv dapat membuktikan bahwa mereka menggunakan transfer sebelumnya dengan tepat.

Meskipun Ukraina mungkin mempunyai dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga Oktober, negara ini diperkirakan akan mengalami masa-masa sulit setelah dana tersebut habis jika bantuan luar negeri juga berkurang.

Seorang pejabat Ukraina mengatakan kepada WSJ bahwa pemerintah akan dapat menggunakan sejumlah dana cadangan untuk melewati bulan November dan Desember.

"Namun, setelah itu, situasinya akan menjadi buruk jika tidak ada suntikan dana segar," kata pejabat yang tidak disebutkan namanya.

Laporan WSJ muncul setelah Kongres AS meloloskan rancangan undang-undang pendanaan pemerintah sementara selama 45 hari pada pekan lalu. Rancangan tersebut tidak menyertakan bantuan apa pun ke Ukraina meskipun ada permintaan dari pemerintahan Biden untuk memastikan arus kas tetap tidak terganggu.

Beberapa anggota parlemen Partai Republik semakin menentang pengiriman dana pajak AS untuk mendukung Kyiv, dan bersikeras bahwa Washington seharusnya menghabiskan uang tersebut untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam negeri yang sudah lama ada.

Sejak dimulainya konflik Rusia-Ukraina pada Februari 2022, Kyiv telah menerima lebih dari 185 miliar dolar AS dari Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam bentuk bantuan militer, kemanusiaan, dan pemerintah.

Namun demikian, pemerintahan Zelensky telah meminta lebih banyak lagi dan mengharapkan tambahan 42 miliar dolar AS dari donor internasional tahun depan, menurut Menteri Keuangan Ukraina Sergei Marchenko.

Sementara itu, dukungan internasional terhadap Ukraina kemungkinan besar akan semakin berkurang. AS dan UE mengakui bahwa mereka mulai kehabisan senjata untuk dikirim.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya