Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Jika Bantuan Keuangan AS Disetop, PNS Ukraina Terancam Tidak Gajian

KAMIS, 05 OKTOBER 2023 | 12:00 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Para pegawai negeri di Ukraina terancam tidak menerima gaji seandainya Kongres AS gagal menyetujui anggaran baru untuk membantu perekonomian.

Wall Street Journal dalam laporannya baru-baru ini mencatat bahwa penghentian pendanaan secara tiba-tiba dapat meningkatkan ketidakpuasan di Ukraina dan memberikan tekanan pada Presiden Volodymyr Zelensky.

Dalam laporannya, outlet tersebut mengatakan, saat ini gaji dari sekitar 150.000 pegawai negeri di Ukraina serta lebih dari setengah juta guru, profesor, dan pekerja sekolah, dibayar oleh dana bantuan dari AS dan negara-negara donor lainnya.


Seorang pejabat AS mengatakan kepada WSJ bahwa Badan Pembangunan Internasional AS akan memproses transfer dana bulan Oktober sebesar 1,15 miliar dolar AS melalui Bank Dunia selama Kyiv dapat membuktikan bahwa mereka menggunakan transfer sebelumnya dengan tepat.

Meskipun Ukraina mungkin mempunyai dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga Oktober, negara ini diperkirakan akan mengalami masa-masa sulit setelah dana tersebut habis jika bantuan luar negeri juga berkurang.

Seorang pejabat Ukraina mengatakan kepada WSJ bahwa pemerintah akan dapat menggunakan sejumlah dana cadangan untuk melewati bulan November dan Desember.

"Namun, setelah itu, situasinya akan menjadi buruk jika tidak ada suntikan dana segar," kata pejabat yang tidak disebutkan namanya.

Laporan WSJ muncul setelah Kongres AS meloloskan rancangan undang-undang pendanaan pemerintah sementara selama 45 hari pada pekan lalu. Rancangan tersebut tidak menyertakan bantuan apa pun ke Ukraina meskipun ada permintaan dari pemerintahan Biden untuk memastikan arus kas tetap tidak terganggu.

Beberapa anggota parlemen Partai Republik semakin menentang pengiriman dana pajak AS untuk mendukung Kyiv, dan bersikeras bahwa Washington seharusnya menghabiskan uang tersebut untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam negeri yang sudah lama ada.

Sejak dimulainya konflik Rusia-Ukraina pada Februari 2022, Kyiv telah menerima lebih dari 185 miliar dolar AS dari Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam bentuk bantuan militer, kemanusiaan, dan pemerintah.

Namun demikian, pemerintahan Zelensky telah meminta lebih banyak lagi dan mengharapkan tambahan 42 miliar dolar AS dari donor internasional tahun depan, menurut Menteri Keuangan Ukraina Sergei Marchenko.

Sementara itu, dukungan internasional terhadap Ukraina kemungkinan besar akan semakin berkurang. AS dan UE mengakui bahwa mereka mulai kehabisan senjata untuk dikirim.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Anies dan KDM Bisa Wassalam Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Senin, 21 September 2026 | 16:22

Keluarga Ikhlas Namun Masih Berharap Lima Wartawan yang Hilang Bisa Pulang

Senin, 21 September 2026 | 16:01

Begini Respons Nusron Ditanya Alasan Mundur dari Kepengurusan Golkar

Senin, 21 September 2026 | 15:53

Turki Siap Kirim Bantuan Militer ke Arab Saudi Jika Terdesak

Senin, 21 September 2026 | 15:47

Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Senin, 21 September 2026 | 15:41

Menkop Dorong Koperasi Sawit Miliki Pabrik CPO Sendiri

Senin, 21 September 2026 | 15:15

Lima Wartawan Hilang saat Liput Anak Krakatau Jadi Pahlawan Pers

Senin, 21 September 2026 | 15:07

Arab Saudi Gempur Yaman 760 Kali, Houthi Ancam Balas Lebih Keras

Senin, 21 September 2026 | 14:56

Dukung Prabowo Kuatkan Sanksi Pelaku Karhutla

Senin, 21 September 2026 | 14:50

Jangan Ukur Keberhasilan Pariwisata Hanya dari Jumlah Wisatawan

Senin, 21 September 2026 | 14:40

Selengkapnya