Berita

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Politik

Lebih Efisien, Murah dan Cepat, Bamsoet Dorong Penerapan Pemilu Digital

RABU, 04 OKTOBER 2023 | 06:23 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Indonesia sudah mulai berani menerapkan Pemilu Digital yang lebih efisien, murah, mudah dan cepat. Ada tiga jenis e-voting, antara lain optical scanning, direct recording dan internet voting.

"Optical scanning atau optical scan voting menggunakan balot kertas yang diberikan tanda oleh pemilihnya. Kertas tersebut kemudian masuk ke mesin scan untuk dihitung secara digital," kata Bamsoet saat menjadi pembicara Seminar Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) ke-24 Lemhannas RI bertema “Peta Jalan Kepemimpinan Digital dalam Mewujudkan Visi Konsolidasi Demokrasi”, di Jakarta, Selasa (3/10).

Menurut Bamsoet, sistem ini mirip seperti cara memilih konvensional yang diterapkan di Indonesia. Bedanya, penghitungan suara dilakukan dengan mesin sehingga hasil suara lebih cepat keluar. Lalu direct recording dan internet voting sudah tidak lagi menggunakan kertas suara. Semua proses pemilihan dilakukan secara digital, mulai dari perekaman suara, penyimpanan, dan penghitungan," jelas Bamsoet.


Beberapa negara, tambah Bamsoet yang menggunakan e-voting antara lain, Kanada sejak tahun 1990an. Lalu Estonia, Belanda, Jerman dan Filipina. Namun Belanda dan Jerman gagal dan tidak melanjutkan sistem tersebut rawan diretas. Contoh yang berhasil adalah Filipina yang hingga kini terus menggunakan Automated Election System (AES) dan mendapat perhatian dunia.

Bamsoet menjelaskan, portal digital juga telah banyak difungsikan sebagai platform digital untuk berinteraksi dengan masyarakat, mengumpulkan masukan, dan melibatkan mereka dalam proses pembuatan kebijakan. Media sosial, forum online, dan inovasi seperti “balai kota virtual” telah kerap digunakan sebagai alat yang efektif untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan modern.

"Ini semua harus terus ditingkatkan, khususnya untuk memastikan bahwa layanan digital dapat diakses oleh semua warga negara. Termasuk penyandang disabilitas dan masyarakat pinggiran. Hal ini memerlukan penguatan infrastruktur layanan digital dengan mempertimbangkan aksesibilitas dan penyediaan program literasi digital," urai Bamsoet.

Bamsoet menambahkan, patut disyukuri bahwa menurut hasil survei Kementerian KOMINFO dan Katadata Insight Center, status literasi digital Indonesia pada periode tahun 2020 hingga 2022 terus mengalami peningkatan. Berturut-turut dari 3,46 poin, naik menjadi 3,49 poin, dan kembali naik menjadi 3,54 poin. Di sisi lain, INDEF menilai saat ini tingkat literasi Indonesia masih berada pada kisaran 62 persen. Paling rendah jika dibandingkan negara-negara lain di ASEAN yang rata-rata sudah mencapai 70 persen.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya