Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Menteri Taliban: Laki-laki dan Perempuan Tidak Setara, tapi Barat Menghancurkan Sistem Ini

MINGGU, 01 OKTOBER 2023 | 22:59 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Taliban kembali memicu kontroversi perihal pembatasan hak-hak perempuan. Bahkan Penjabat Menteri Pendidikan Tinggi yang ditunjuk Taliban, Neda Mohammad Nadim menyebut perempuan dan laki-laki memang tidak setara.

Hal itu ia sampaikan ketika berbicara di Universitas Beghlan, seperti dimuat TOLO News, Minggu (1/10).

Ia mengatakan sekarang ada upaya yang dilakukan untuk menghancurkan sistem yang ada dengan alasan kekhawatiran terkait perempuan. Secara khusus, ia menyebut Barat berusaha menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama.


“Allah SWT telah membedakan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki adalah penguasa, dia mempunyai kekuasaan, dia harus ditaati, dan perempuan harus menerima dunianya. Perempuan tidak setara dengan laki-laki. Namun demikian, mereka (bangsa-bangsa Barat) menempatkannya (perempuan) di atas laki-laki,” kata Nadim.

Lebih lanjut dia mengatakan, tugas pemerintah saat ini adalah berperilaku baik terhadap rakyat dan memberikan keamanan dan keadilan.

“Ini adalah tanggung jawab Imarah Islam Afghanistan memperlakukan masyarakat dengan baik. Harus membawa kemudahan, harus membawa kabar baik, tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada perbedaan pendapat di antara para pejabat, dan yang kedua adalah menjamin keamanan," lanjutnya.

Perempuan Afghanistan menghadapi banyak tantangan sejak Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021. Anak perempuan dan perempuan tidak memiliki akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan ruang publik.

Sebanyak 80 persen anak perempuan dan perempuan muda Afghanistan, yang berada dalam usia sekolah, saat ini tidak diberi akses terhadap pendidikan di bawah rezim Taliban di Afghanistan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya