Berita

Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi/Net

Dunia

Selama 45 Tahun Terakhir, Pemerintahan Inklusif Versi Asing Telah Gagal di Afghanistan

SABTU, 30 SEPTEMBER 2023 | 19:51 WIB | LAPORAN: ABDUL MANSOOR HASSAN ZADA

Tidak ada satu pun model pemerintahan Inklusif di Afghanistan yang mampu memecahkan krisis. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi dalam pidatonya di pertemuan "Format Moskow" baru-baru ini.  

Dia menegaskan bahwa semua model pemerintahan politik yang diterapkan oleh asing di Afghanistan selama empat dekade terakhir terbukti “tidak efektif.”

Berbicara pada pertemuan Format Moskow kelima di kota Kazan, Republik Tatarstan, Rusia, Motaghi meminta agar negara-negara regional menahan diri dari mengusulkan model pemerintahan alternatif untuk Afghanistan dan sebaliknya mendukung pemerintahan saat ini untuk membangun kembali negara itu yang telah dilanda perang panjang.


“Kami berharap negara-negara tetangga kami akan menahan diri untuk tidak mengusulkan model pemerintahan, dan sebaliknya akan fokus mendukung Imarah Islam Afghanistan di semua sektor sehingga kami dapat mengembangkan kerja sama kami,” katanya.

Dia menambahkan: “Dengan mempertimbangkan sejarah, budaya dan terutama realitas politik kontemporer, kami telah meletakkan dasar bagi sebuah pemerintahan di Afghanistan yang, bersama dengan pemerintahan yang efektif, memiliki legitimasi agama dan nasional. Saya berharap negara-negara di kawasan dan dunia akan menyetujui fakta ini."

Zamir Kabulov, perwakilan Rusia untuk Afghanistan, menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov memiliki kekhawatiran terhadap situasi di Afghanistan dan menekankan bahwa Rusia tidak akan berhenti berupaya membawa perdamaian ke Afghanistan.

Dia sekali lagi menekankan pembentukan “pemerintahan inklusif” dengan partisipasi seluruh kelompok etnis dan politik di Afghanistan dan menambahkan bahwa pemerintah Taliban gagal memenuhi janjinya dalam memerangi kelompok teroris yang berbasis di Afghanistan Itu.

Hassan Kazemi Qomi, perwakilan khusus Presiden Iran untuk urusan Afghanistan, juga menekankan pada penciptaan "kerangka hukum yang sah untuk pemerintahan" di Afghanistan.

"Masalah mendasar dan penting lainnya yang akan memperluas suasana perdamaian di kawasan sebagai sesegera mungkin. Pemerintahan sementara Afghanistan didasarkan pada kerangka hukum yang sah. Undang-undang yang didasarkan pada realitas keberagaman masyarakat Afghanistan dan cakupannya mencakup semua etnis, agama, dan bahasa," ujarnya.

Format Moskow dibentuk pada 2017. Ia merupakan platform regional yang memiliki misi membantu penanganan krisis di Afghanistan. Anggota format tersebut adalah Rusia, Afghanistan, India, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Cina, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Pertemuan Format Moskow terakhir kali digelar pada November 2022.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya