Berita

Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi/Net

Dunia

Selama 45 Tahun Terakhir, Pemerintahan Inklusif Versi Asing Telah Gagal di Afghanistan

SABTU, 30 SEPTEMBER 2023 | 19:51 WIB | LAPORAN: ABDUL MANSOOR HASSAN ZADA

Tidak ada satu pun model pemerintahan Inklusif di Afghanistan yang mampu memecahkan krisis. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi dalam pidatonya di pertemuan "Format Moskow" baru-baru ini.  

Dia menegaskan bahwa semua model pemerintahan politik yang diterapkan oleh asing di Afghanistan selama empat dekade terakhir terbukti “tidak efektif.”

Berbicara pada pertemuan Format Moskow kelima di kota Kazan, Republik Tatarstan, Rusia, Motaghi meminta agar negara-negara regional menahan diri dari mengusulkan model pemerintahan alternatif untuk Afghanistan dan sebaliknya mendukung pemerintahan saat ini untuk membangun kembali negara itu yang telah dilanda perang panjang.


“Kami berharap negara-negara tetangga kami akan menahan diri untuk tidak mengusulkan model pemerintahan, dan sebaliknya akan fokus mendukung Imarah Islam Afghanistan di semua sektor sehingga kami dapat mengembangkan kerja sama kami,” katanya.

Dia menambahkan: “Dengan mempertimbangkan sejarah, budaya dan terutama realitas politik kontemporer, kami telah meletakkan dasar bagi sebuah pemerintahan di Afghanistan yang, bersama dengan pemerintahan yang efektif, memiliki legitimasi agama dan nasional. Saya berharap negara-negara di kawasan dan dunia akan menyetujui fakta ini."

Zamir Kabulov, perwakilan Rusia untuk Afghanistan, menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov memiliki kekhawatiran terhadap situasi di Afghanistan dan menekankan bahwa Rusia tidak akan berhenti berupaya membawa perdamaian ke Afghanistan.

Dia sekali lagi menekankan pembentukan “pemerintahan inklusif” dengan partisipasi seluruh kelompok etnis dan politik di Afghanistan dan menambahkan bahwa pemerintah Taliban gagal memenuhi janjinya dalam memerangi kelompok teroris yang berbasis di Afghanistan Itu.

Hassan Kazemi Qomi, perwakilan khusus Presiden Iran untuk urusan Afghanistan, juga menekankan pada penciptaan "kerangka hukum yang sah untuk pemerintahan" di Afghanistan.

"Masalah mendasar dan penting lainnya yang akan memperluas suasana perdamaian di kawasan sebagai sesegera mungkin. Pemerintahan sementara Afghanistan didasarkan pada kerangka hukum yang sah. Undang-undang yang didasarkan pada realitas keberagaman masyarakat Afghanistan dan cakupannya mencakup semua etnis, agama, dan bahasa," ujarnya.

Format Moskow dibentuk pada 2017. Ia merupakan platform regional yang memiliki misi membantu penanganan krisis di Afghanistan. Anggota format tersebut adalah Rusia, Afghanistan, India, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Cina, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Pertemuan Format Moskow terakhir kali digelar pada November 2022.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

UPDATE

Konflik Agraria di Program Lumbung Pangan

Minggu, 17 Mei 2026 | 03:59

Riset Advokasi Harus Perjuangkan Kebutuhan Masyarakat

Minggu, 17 Mei 2026 | 03:36

Hati-hati! Pelemahan Rupiah Juga Bisa Hantam Warga Desa

Minggu, 17 Mei 2026 | 03:19

Kebangkitan Diplomasi Korporat di Balik Pertemuan Trump-Xi

Minggu, 17 Mei 2026 | 02:59

Pemkot Semarang Gercep Tangani Banjir Tugu-Ngaliyan

Minggu, 17 Mei 2026 | 02:33

TNI AD Pastikan Penanganan Insiden Panhead Cafe Berjalan Transparan

Minggu, 17 Mei 2026 | 02:12

Mantan Pimpinan KPK Sebut Vonis Banding Luhur Ngawur

Minggu, 17 Mei 2026 | 01:50

Jokowi-PSI Babak Belur Usai Serang JK Pakai Isu Agama

Minggu, 17 Mei 2026 | 01:25

Pemkot Semarang Pastikan Penanganan Permanen di Jalan Citarum

Minggu, 17 Mei 2026 | 01:10

Celios: Prabowo Kayaknya Perlu Dibriefing Ekonomi 101

Minggu, 17 Mei 2026 | 00:54

Selengkapnya