Berita

Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi/Net

Dunia

Selama 45 Tahun Terakhir, Pemerintahan Inklusif Versi Asing Telah Gagal di Afghanistan

SABTU, 30 SEPTEMBER 2023 | 19:51 WIB | LAPORAN: ABDUL MANSOOR HASSAN ZADA

Tidak ada satu pun model pemerintahan Inklusif di Afghanistan yang mampu memecahkan krisis. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi dalam pidatonya di pertemuan "Format Moskow" baru-baru ini.  

Dia menegaskan bahwa semua model pemerintahan politik yang diterapkan oleh asing di Afghanistan selama empat dekade terakhir terbukti “tidak efektif.”

Berbicara pada pertemuan Format Moskow kelima di kota Kazan, Republik Tatarstan, Rusia, Motaghi meminta agar negara-negara regional menahan diri dari mengusulkan model pemerintahan alternatif untuk Afghanistan dan sebaliknya mendukung pemerintahan saat ini untuk membangun kembali negara itu yang telah dilanda perang panjang.


“Kami berharap negara-negara tetangga kami akan menahan diri untuk tidak mengusulkan model pemerintahan, dan sebaliknya akan fokus mendukung Imarah Islam Afghanistan di semua sektor sehingga kami dapat mengembangkan kerja sama kami,” katanya.

Dia menambahkan: “Dengan mempertimbangkan sejarah, budaya dan terutama realitas politik kontemporer, kami telah meletakkan dasar bagi sebuah pemerintahan di Afghanistan yang, bersama dengan pemerintahan yang efektif, memiliki legitimasi agama dan nasional. Saya berharap negara-negara di kawasan dan dunia akan menyetujui fakta ini."

Zamir Kabulov, perwakilan Rusia untuk Afghanistan, menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov memiliki kekhawatiran terhadap situasi di Afghanistan dan menekankan bahwa Rusia tidak akan berhenti berupaya membawa perdamaian ke Afghanistan.

Dia sekali lagi menekankan pembentukan “pemerintahan inklusif” dengan partisipasi seluruh kelompok etnis dan politik di Afghanistan dan menambahkan bahwa pemerintah Taliban gagal memenuhi janjinya dalam memerangi kelompok teroris yang berbasis di Afghanistan Itu.

Hassan Kazemi Qomi, perwakilan khusus Presiden Iran untuk urusan Afghanistan, juga menekankan pada penciptaan "kerangka hukum yang sah untuk pemerintahan" di Afghanistan.

"Masalah mendasar dan penting lainnya yang akan memperluas suasana perdamaian di kawasan sebagai sesegera mungkin. Pemerintahan sementara Afghanistan didasarkan pada kerangka hukum yang sah. Undang-undang yang didasarkan pada realitas keberagaman masyarakat Afghanistan dan cakupannya mencakup semua etnis, agama, dan bahasa," ujarnya.

Format Moskow dibentuk pada 2017. Ia merupakan platform regional yang memiliki misi membantu penanganan krisis di Afghanistan. Anggota format tersebut adalah Rusia, Afghanistan, India, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Cina, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Pertemuan Format Moskow terakhir kali digelar pada November 2022.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Noel Pede Didampingi Munarman

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:17

Arief Hidayat Akui Gagal Jaga Marwah MK di Perkara Nomor 90, Awal Indonesia Tidak Baik-baik Saja

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:13

Ronaldo Masuki Usia 41: Gaji Triliunan dan Saham Klub Jadi Kado Spesial

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:08

Ngecas Handphone di Kasur Diduga Picu Kebakaran Rumah Pensiunan PNS

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:00

Pegawai MBG Jadi PPPK Berpotensi Lukai Rasa Keadilan Guru Honorer

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:51

Pansus DPRD akan Awasi Penyerahan Fasos-Fasum

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:32

Dubes Sudan Ceritakan Hubungan Istimewa dengan Indonesia dan Kudeta 2023 yang Didukung Negara Asing

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:27

Mulyono, Anak Buah Purbaya Ketangkap KPK

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:20

Aktivis Guntur 49 Pandapotan Lubis Meninggal Dunia

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:08

Liciknya Netanyahu

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:06

Selengkapnya