Berita

Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi/Net

Dunia

Selama 45 Tahun Terakhir, Pemerintahan Inklusif Versi Asing Telah Gagal di Afghanistan

SABTU, 30 SEPTEMBER 2023 | 19:51 WIB | LAPORAN: ABDUL MANSOOR HASSAN ZADA

Tidak ada satu pun model pemerintahan Inklusif di Afghanistan yang mampu memecahkan krisis. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi dalam pidatonya di pertemuan "Format Moskow" baru-baru ini.  

Dia menegaskan bahwa semua model pemerintahan politik yang diterapkan oleh asing di Afghanistan selama empat dekade terakhir terbukti “tidak efektif.”

Berbicara pada pertemuan Format Moskow kelima di kota Kazan, Republik Tatarstan, Rusia, Motaghi meminta agar negara-negara regional menahan diri dari mengusulkan model pemerintahan alternatif untuk Afghanistan dan sebaliknya mendukung pemerintahan saat ini untuk membangun kembali negara itu yang telah dilanda perang panjang.


“Kami berharap negara-negara tetangga kami akan menahan diri untuk tidak mengusulkan model pemerintahan, dan sebaliknya akan fokus mendukung Imarah Islam Afghanistan di semua sektor sehingga kami dapat mengembangkan kerja sama kami,” katanya.

Dia menambahkan: “Dengan mempertimbangkan sejarah, budaya dan terutama realitas politik kontemporer, kami telah meletakkan dasar bagi sebuah pemerintahan di Afghanistan yang, bersama dengan pemerintahan yang efektif, memiliki legitimasi agama dan nasional. Saya berharap negara-negara di kawasan dan dunia akan menyetujui fakta ini."

Zamir Kabulov, perwakilan Rusia untuk Afghanistan, menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov memiliki kekhawatiran terhadap situasi di Afghanistan dan menekankan bahwa Rusia tidak akan berhenti berupaya membawa perdamaian ke Afghanistan.

Dia sekali lagi menekankan pembentukan “pemerintahan inklusif” dengan partisipasi seluruh kelompok etnis dan politik di Afghanistan dan menambahkan bahwa pemerintah Taliban gagal memenuhi janjinya dalam memerangi kelompok teroris yang berbasis di Afghanistan Itu.

Hassan Kazemi Qomi, perwakilan khusus Presiden Iran untuk urusan Afghanistan, juga menekankan pada penciptaan "kerangka hukum yang sah untuk pemerintahan" di Afghanistan.

"Masalah mendasar dan penting lainnya yang akan memperluas suasana perdamaian di kawasan sebagai sesegera mungkin. Pemerintahan sementara Afghanistan didasarkan pada kerangka hukum yang sah. Undang-undang yang didasarkan pada realitas keberagaman masyarakat Afghanistan dan cakupannya mencakup semua etnis, agama, dan bahasa," ujarnya.

Format Moskow dibentuk pada 2017. Ia merupakan platform regional yang memiliki misi membantu penanganan krisis di Afghanistan. Anggota format tersebut adalah Rusia, Afghanistan, India, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Cina, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Pertemuan Format Moskow terakhir kali digelar pada November 2022.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Polda Metro Geledah Sembilan Lokasi Terkait Dugaan Korupsi Proyek Alat Konstruksi

Jumat, 18 September 2026 | 18:26

APBN Defisit Rp240 Triliun, IHSG-Rupiah Kompak Anjlok

Jumat, 18 September 2026 | 18:06

Sinopsis The Ordinary Jackpot, Drama Korea Terbaru Lee Jun-hyuk

Jumat, 18 September 2026 | 18:04

Usai Summarecon Agung, Rumah Anak Buah Nusron Wahid Digeledah KPK

Jumat, 18 September 2026 | 18:02

BNI Perkuat Peran Bank Sahabat Mahasiswa melalui Jatinangor Music Fest

Jumat, 18 September 2026 | 17:57

Geledah Kantor Summarecon Agung, Dokumen SHGB dan Bukti Elektronik Disita KPK

Jumat, 18 September 2026 | 17:48

Fahd A Rafiq Jadi Tersangka KPK 3 Kali, Ini Daftar Kasus yang Menjeratnya

Jumat, 18 September 2026 | 17:48

Kasus Summarecon Alarm Pembenahan Sistem Blokir Pertanahan

Jumat, 18 September 2026 | 17:42

Beda Influenza A dan Flu Biasa, Kenali Gejala dan Cara Membedakannya

Jumat, 18 September 2026 | 17:41

Paulus Tannos Tegaskan Tak Hindari Hukum, Minta Bukti Diuji Secara Adil

Jumat, 18 September 2026 | 17:28

Selengkapnya