Berita

Presiden Amerika Serikat Joe Biden/Net

Global

Sidang Pertama Pemakzulan Joe Biden, Partai Republik Ngaku Tak Punya Bukti

JUMAT, 29 SEPTEMBER 2023 | 12:50 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Komite Pengawas DPR Amerika Serikat (AS) menggelar sidang pertama terkait upaya pemakzulan Presiden Joe Biden pada Kamis (28/9).

Dalam sidang, Partai Republik yang mengajukan upaya tersebut mengaku tidak memiliki bukti yang jelas mengenai pelanggaran Konstitusi AS yang dilakukan oleh Biden.

"(Upaya) para penyelidik telah ditutup ketika mencoba menyelidiki predisen," kata Ketua Komite Pengawas DPR AS dari Partai Republik, James Comer, seperti dimuat Al Arabiya.


Penyelidikan terhadap Biden berpusat selama masa jabatannya sebagai wakil presiden di bawah mantan Presiden Barack Obama. Biden diduga menerima keuntungan ilegal dari transaksi bisnis internasional putranya, Hunter Biden.

Pada tahap awal persidangan ini, tidak ada bukti untuk membuktikan tuduhan apa pun, itulah sebabnya Partai Republik mengatakan mereka meminta catatan keuangan kedua Biden untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah dilakukan.

Comer mengatakan telah menemukan segudang bukti yang mengungkap bagaimana Biden menyalahgunakan jabatan publiknya demi keuntungan finansial keluarganya, meskipun tidak ada bukti nyata yang mendukungnya.

Partai Demokrat menolak keras tuduhan tersebut. Selain itu tidak ada saksi yang dapat berbicara langsung mengenai urusan bisnis luar negeri Hunter Biden.

“Mayoritas duduk dengan tangan hampa tanpa bukti adanya kesalahan presiden,” kata anggota DPR Jamie Raskin, petinggi Partai Demokrat di komite tersebut.

Dari 12 ribu halaman catatan bank yang diterima panitia sejauh ini, Raskin menekankan bahwa tidak ada satu halaman pun yang menunjukkan sepeser pun diberikan kepada Presiden Biden.

Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

Keputusan Pemerintah Batasi Ekspor Gas ke Singapura Sangat Tepat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:57

IHSG, Selat Malaka dan Ujian Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:41

MKD Diminta Bersikap Tegas Sikapi Laporan Dugaan KDRT Anggota Dewan

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:20

Singapura, Dino Patti Djalal dan Opini Sesat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:45

Bareskrim Tahan WN Taiwan Manajer Kapal Pengangkut 1 Ton Ketamin

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:26

Haji Isam dan Kutukan Demokrasi Mahal

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:50

Kinerja Sektor Hukum Era Prabowo-Gibran Makin Bertaring

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:24

Temui Mendikdasmen, DPR Minta Gerakan Lawan Bullying Diperkuat Lintas Sektor

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:09

Balas Singapura! Bahlil Bakal Bangun PLTN di Batam

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:18

Pelabuhan Sabang Didorong jadi Hub Internasional yang Ramah Lingkungan

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:17

Selengkapnya