Berita

Presiden Amerika Serikat Joe Biden/Net

Dunia

Sidang Pertama Pemakzulan Joe Biden, Partai Republik Ngaku Tak Punya Bukti

JUMAT, 29 SEPTEMBER 2023 | 12:50 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Komite Pengawas DPR Amerika Serikat (AS) menggelar sidang pertama terkait upaya pemakzulan Presiden Joe Biden pada Kamis (28/9).

Dalam sidang, Partai Republik yang mengajukan upaya tersebut mengaku tidak memiliki bukti yang jelas mengenai pelanggaran Konstitusi AS yang dilakukan oleh Biden.

"(Upaya) para penyelidik telah ditutup ketika mencoba menyelidiki predisen," kata Ketua Komite Pengawas DPR AS dari Partai Republik, James Comer, seperti dimuat Al Arabiya.


Penyelidikan terhadap Biden berpusat selama masa jabatannya sebagai wakil presiden di bawah mantan Presiden Barack Obama. Biden diduga menerima keuntungan ilegal dari transaksi bisnis internasional putranya, Hunter Biden.

Pada tahap awal persidangan ini, tidak ada bukti untuk membuktikan tuduhan apa pun, itulah sebabnya Partai Republik mengatakan mereka meminta catatan keuangan kedua Biden untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah dilakukan.

Comer mengatakan telah menemukan segudang bukti yang mengungkap bagaimana Biden menyalahgunakan jabatan publiknya demi keuntungan finansial keluarganya, meskipun tidak ada bukti nyata yang mendukungnya.

Partai Demokrat menolak keras tuduhan tersebut. Selain itu tidak ada saksi yang dapat berbicara langsung mengenai urusan bisnis luar negeri Hunter Biden.

“Mayoritas duduk dengan tangan hampa tanpa bukti adanya kesalahan presiden,” kata anggota DPR Jamie Raskin, petinggi Partai Demokrat di komite tersebut.

Dari 12 ribu halaman catatan bank yang diterima panitia sejauh ini, Raskin menekankan bahwa tidak ada satu halaman pun yang menunjukkan sepeser pun diberikan kepada Presiden Biden.

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Brimob Polda Metro Jaya Bubarkan Balap Liar di Pulogadung

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:17

Istana Ungkap Cadangan Beras di Bulog Tembus 5,3 Juta Ton

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:04

Kasasi Bisa Perjelas Vonis Banding Luhur Ditambah Beban Uang Pengganti

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:45

Putusan MK soal IKN Dianggap Beri Kepastian Hukum

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:39

“Suamiku Lukaku” Angkat Luka Perempuan Korban KDRT

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Prabowo Minta Pindad Rancang Mobil Presiden Khusus untuk Sapa Rakyat

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Penyederhanaan Sistem Partai Tak Harus dengan Threshold Tinggi

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:10

Nasabah PNM Denpasar Sukses Ubah Sampah Pantai jadi Cuan

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:59

Hukum yang Layu: Saat Keadilan Kehilangan Hati Nurani

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:43

Andrianto Andri: Tokoh Sumatera Harus Jadi Cawapres 2029

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:11

Selengkapnya