Pemimpin Islam dan Dua Perusahaan Sudan Disanksi Departemen Keuangan AS

Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap Ali Karti, seorang pemimpin Islam Sudan.

Sanksi terbaru yang diumumkan Jumat (29/9), juga menyasar dua perusahaan, satu milik pasukan paramiliter dan yang lainnya adalah perusahaan yang berbasis di Rusia.

Sudan Tribune melaporkan, sanksi tersebut bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang telah melemahkan upaya untuk menemukan solusi damai dan demokratis di Sudan.

Washington menganggap Karti, seorang menteri luar negeri di bawah mantan presiden Sudan Omer al-Bashir, sebagai ancaman atas stabilitas dan keamanan di negara Afrika itu.

"Karti telah memimpin upaya untuk menggagalkan kemajuan Sudan menuju transisi demokrasi penuh, termasuk dengan melemahkan pemerintahan transisi yang dipimpin oleh sipil dan proses Perjanjian Kerangka Politik, yang berkontribusi terhadap pecahnya pertempuran antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) pada 15 April 2023," kata OFAC.

Menurut keterangan, kedua perusahaan yang disanksi AS adalah perusahaan afiliasi RSF yang menghasilkan pendapatan dan berkontribusi terhadap konflik di Sudan.

GSK Advance Company, adalah perusahaan teknologi informasi dan keamanan yang berbasis di Sudan dan dijalankan oleh anggota pasukan keamanan Sudan yang berpengaruh. Faktanya, GSK telah digunakan sebagai saluran pengadaan untuk RSF, salah satu agresor utama dalam konflik di Sudan saat ini.

Sedangkan Aviatrade LLC, adalah perusahaan pemasok militer yang berbasis di Rusia yang telah bekerja sama dengan GSK untuk mengatur pengadaan suku cadang dan perbekalan, serta pelatihan, untuk kendaraan udara tak berawak (UAV) yang sebelumnya dibeli oleh RSF.

GSK dan Aviatrade LLC dianggap bertanggung jawab, atau terlibat  - baik langsung maupun tidak - dalam tindakan atau kebijakan yang mengancam perdamaian, keamanan, atau stabilitas Sudan.

Sanksi tersebut membekukan semua aset individu dan entitas yang ditunjuk yang berada di bawah yurisdiksi AS dan melarang warga AS melakukan transaksi dengan mereka.

Sanksi tersebut merupakan upaya terbaru Amerika untuk menekan pihak-pihak yang bertikai di Sudan agar berhenti berperang dan mencapai penyelesaian damai.