Berita

Ilustrasi/Net

Global

Ikuti China, Rusia Pertimbangkan Batasi Impor Makanan Laut Jepang

RABU, 27 SEPTEMBER 2023 | 17:33 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Setelah China, Rusia kemungkinan akan bergabung menjadi salah satu negara yang melarang impor makanan laut Jepang setelah air limbah nuklir Fukushima dibuang bulan lalu.

Badan Pengawas Nuklir Rusia, Rosselkhoznadzor, dalam sebuah pernyataan mengatakan pihaknya tengah membahas tentang keamanan produk makanan Jepang dengan rekan-rekannya dari China.

Bersamaan dengan itu, Rusia juga tengah mempertimbangkan apakah mereka akan ikut menerapkan pembatasan ekspor terhadap produk laut Jepang atau tidak.


"Dengan mempertimbangkan kemungkinan risiko kontaminasi radiasi pada produk, Rosselkhoznadzor sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk bergabung dengan pembatasan China terhadap pasokan produk ikan dari Jepang,” bunyi laporan tersebut, seperti dimuat Reuters pada Jumat (27/9).

Rosselkhoznadzor mengatakan pihaknya telah mengirim surat ke Jepang tentang perlunya mengadakan pembicaraan dan meminta informasi mengenai pengujian radiologi Jepang terhadap produk ikan yang diekspor pada 16 Oktober, termasuk tritium.

Jepang mulai membuang air dari pabrik tersebut ke laut bulan lalu. Limbah itu diklaim aman setelah diolah dan sebagian besar unsur radioaktif kecuali tritium telah dihilangkan.

Tindakan itu memicu kecaman keras dari China. Sebagai balasannya, Beijing memutuskan untuk membatasi impor semua produk dari perairan Fukushima.

Pembatasan ekspor pada Jepang, memberi Rusia ruang untuk memperluas pasarnya di China. Rusia mengekspor 2,3 juta metrik ton produk kelautan tahun lalu senilai sekitar 6,1 miliar dolar AS atau setengah dari total tanggapannya.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Demi Keamanan, Kapolri Patut Didukung Usut Dugaan Penyadapan Terhadap Presiden

Kamis, 05 November 2026 | 16:34

Potensi Wisata Besar Belum Dongkrak Ekonomi Sabang

Kamis, 05 November 2026 | 16:27

Pertamina Drilling Gandeng Halliburton Perkuat Operasional Migas di Timteng

Kamis, 05 November 2026 | 16:12

DPR Taruh Harapan di Pundak Suyudi dan Jajaran Usut Tuntas Kasus Listyo Sigit Dkk

Kamis, 05 November 2026 | 16:00

Bobolnya Lapis Pengaman Presiden

Kamis, 05 November 2026 | 15:48

Ekonomi Aceh Tetap Tumbuh Positif Meski Dihantam Bencana

Kamis, 05 November 2026 | 15:46

BPS: Pengangguran RI Berkurang 77 Ribu Orang per Agustus 2026

Kamis, 05 November 2026 | 15:38

Pertamina Hulu Energi Catat Torehan Manis Jelang Akhir Tahun

Kamis, 05 November 2026 | 15:33

ABP: Rakyat Tetap Berdiri Bersama Presiden Prabowo

Kamis, 05 November 2026 | 15:28

Jokowi Keberatan Roy Suryo Minta Ijazah Diperiksa Lagi

Kamis, 05 November 2026 | 15:22

Selengkapnya