Berita

Presiden Joko Widodo saat mengawal Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Kaesang Jadi Ketum PSI Bukti Jokowi Tidak Punya Saham Mutlak di PDIP

RABU, 27 SEPTEMBER 2023 | 07:56 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Langkah Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberi gambaran bahwa agenda politik Presiden Joko Widodo di PDI Perjuangan menemui jalan terjal.

Jokowi menyadari dirinya tidak memiliki kekuasaan besar di banteng moncong putih, sehingga mempersilakan sang anak bungsu pimpin partai lain.

Begitu amatan komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (27/9).


"Hari ini, Kaesang jadi Ketua Umum PSI, lalu kemudian Bobby bisa jadi Ketua Gerindra Sumut. Nah artinya apa? Artinya Jokowi tidak memiliki saham mutlak di PDIP," kata Kang Tamil.

Meskipun sebagai presiden, kata Kang Tamil, Jokowi tidak mampu menggunakan kendaraan PDIP untuk memenuhi kepentingan politiknya. Untuk itu, Jokowi mencari partai politik lain.

Singkatnya, Kang Tamil ingin mengatakan bahwa penunjukan Kaesang sebagai Ketum PSI bukan karena adanya perbedaan dukungan untuk Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo. Melainkan murni sebagai langkah kepentingan politik keluarga Jokowi.

“Poinnya bagaimana Jokowi memuluskan agenda-agenda politik pribadi, dalam konteks anak keluarganya, yang ingin masuk atau berkecimpung atau berkarir di dunia politik. Dia tidak ingin tersandera oleh PDIP," pungkas Kang Tamil.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya