Berita

Ketua DPR RI Puan Maharani/RMOL

Politik

Revisi UU Desa di Tahun Politik, Puan: Kita Harus Sikapi dengan Hati Jernih

SELASA, 26 SEPTEMBER 2023 | 16:41 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) mendorong pemerintah dan parlemen segera merevisi UU terbatas 6/2014 tentang desa.

Kemudian muncul pernyataan publik, revisi terbatas bisa dilakukan di masa kepemimpinan Ketua DPR RI Puan Maharani, mengingat 2023 hingga 2024, masyarakat Indonesia menghadapi tahun politik.

Terlebih, pemerintah dan parlemen sudah mengetuk palu pengesahan RUU APBN 2024 yang mencantumkan dana desa sebesar Rp71 triliun agar dimaksimalkan di tahun depan.


Puan menuturkan 2024 nanti masa jabatannya sebagai ketua DPR RI akan berakhir, namun pembahasan terkait RUU Desa bisa dilaksanakan meskipun di tahun politik.

"Kan masa jabatan saya atau jabatan anggota DPR RI periode ini juga selesainya nanti Oktober kan. Jadi, masih ada waktu untuk membahas," kata Puan usai memberikan pengarahan dalam Rakernas Papdesi, Smesco Convention Hall, Jakarta Selatan, Selasa (26/9).

Ketua DPP PDI Perjuangan ini tidak menutup mata bila ada anggapan pembahasan RUU Desa ini bakal dinilai politis lantaran dibahas di tahun politik.

Namun, Puan meyakinkan seluruh elemen masyarakat bahwa pembahasan revisi UU 6/2014 tentang desa semata-mata untuk kepentingan desa.

"Tadi juga saya sampaikan, ini sudah masuk ke tahun pemilu, kalau kita bahas sekarang cepet-cepet apakah nanti dianggap alat politik? Namun, kalau tidak cepat-cepat, apakah enggak dianggap bahwa DPR dengan pemerintah tidak berkomitmen," jelasnya.

"Ini tentu saja, kita harus bisa menyikapinya dengan hati yang jernih bahwa semata-mata apa yang kami lakukan untuk Indonesia, untuk masyarakat, untuk desa," imbuhnya.

Pihaknya menegaskan parlemen dan pemerintah menyerap aspirasi dari masyarakat desa dan akan mencari jalan tengah untuk pemanfaatan desa agar lebih baik.

"Yang pasti kenapa saya sampaikan tadi Rp71 T itu? Apakah kita tidak menyumbang lebih baik fokus dulu, dengan waktu sampai paling tidak selesai dulu pemilunya di bulan februari dengan memanfaatkan anggaran," tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya