Berita

Ketua DPR RI Puan Maharani/RMOL

Politik

Revisi UU Desa di Tahun Politik, Puan: Kita Harus Sikapi dengan Hati Jernih

SELASA, 26 SEPTEMBER 2023 | 16:41 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) mendorong pemerintah dan parlemen segera merevisi UU terbatas 6/2014 tentang desa.

Kemudian muncul pernyataan publik, revisi terbatas bisa dilakukan di masa kepemimpinan Ketua DPR RI Puan Maharani, mengingat 2023 hingga 2024, masyarakat Indonesia menghadapi tahun politik.

Terlebih, pemerintah dan parlemen sudah mengetuk palu pengesahan RUU APBN 2024 yang mencantumkan dana desa sebesar Rp71 triliun agar dimaksimalkan di tahun depan.


Puan menuturkan 2024 nanti masa jabatannya sebagai ketua DPR RI akan berakhir, namun pembahasan terkait RUU Desa bisa dilaksanakan meskipun di tahun politik.

"Kan masa jabatan saya atau jabatan anggota DPR RI periode ini juga selesainya nanti Oktober kan. Jadi, masih ada waktu untuk membahas," kata Puan usai memberikan pengarahan dalam Rakernas Papdesi, Smesco Convention Hall, Jakarta Selatan, Selasa (26/9).

Ketua DPP PDI Perjuangan ini tidak menutup mata bila ada anggapan pembahasan RUU Desa ini bakal dinilai politis lantaran dibahas di tahun politik.

Namun, Puan meyakinkan seluruh elemen masyarakat bahwa pembahasan revisi UU 6/2014 tentang desa semata-mata untuk kepentingan desa.

"Tadi juga saya sampaikan, ini sudah masuk ke tahun pemilu, kalau kita bahas sekarang cepet-cepet apakah nanti dianggap alat politik? Namun, kalau tidak cepat-cepat, apakah enggak dianggap bahwa DPR dengan pemerintah tidak berkomitmen," jelasnya.

"Ini tentu saja, kita harus bisa menyikapinya dengan hati yang jernih bahwa semata-mata apa yang kami lakukan untuk Indonesia, untuk masyarakat, untuk desa," imbuhnya.

Pihaknya menegaskan parlemen dan pemerintah menyerap aspirasi dari masyarakat desa dan akan mencari jalan tengah untuk pemanfaatan desa agar lebih baik.

"Yang pasti kenapa saya sampaikan tadi Rp71 T itu? Apakah kita tidak menyumbang lebih baik fokus dulu, dengan waktu sampai paling tidak selesai dulu pemilunya di bulan februari dengan memanfaatkan anggaran," tutupnya.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya