Selesaikan Polemik Rempang, GAMKI Minta Pemerintah Banyak Dengar Aspirasi Masyarakat

Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) meminta pemerintah junjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam menyelesaikan polemik Rempang

“Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang ditugaskan Presiden Jokowi untuk menyelesaikan kasus Rempang harus mencari solusi dengan prinsip kehati-hatian dan lebih banyak mendengar aspirasi dari masyarakat Rempang,” kata Ketua DPP GAMKI Bidang Kemaritiman dan Investasi, Prima Surbakti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (25/9).

Sambung dia, jika penyelesaiannya berlarut-larut, maka diduga ada pihak-pihak yang memanfaatkan konflik Rempang untuk menebarkan ketakutan kepada para investor.

"Ada saja pihak dari negara-negara lain yang memanfaatkan kasus Rempang ini untuk mempengaruhi para investor seakan-akan proses investasi di Indonesia tidak kredibel, sulit, dan banyak tantangan,” ungkap Prima.

Agar tidak kembali terulang, lanjut dia, pemerintah harus lebih cermat dan prosedural dalam melakukan proses investasi.

Prima juga meminta setiap investasi yang masuk ke Indonesia harus memperhatikan keberadaan dan aspirasi dari masyarakat lokal, sehingga tidak terjadi konflik di antara potensi investasi dengan masyarakat setempat.

“Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Menteri Investasi harus menyelesaikan persoalan Rempang dengan komprehensif, jangan sampai ada masalah yang tersisa,” ungkapnya lagi.

“Harus benar-benar tuntas sehingga tidak terjadi lagi gejolak di tengah warga lokal,” imbuh Prima.

Prima menyampaikan, selama ini Presiden Joko Widodo melakukan kebijakan dengan analisis yang komprehensif, sehingga pihaknya berharap hal yang sama juga dilakukan oleh jajaran kementerian dan pemerintah daerah.

"Kita bisa melihat peristiwa sebelumnya, karena terburu-buru, terjadi konflik dan semua pihak dirugikan. Kepolisian dan TNI yang bertugas menjaga keamanan, terpaksa harus berhadapan dengan masyarakat. GAMKI tidak mau peristiwa ini terulang kembali,” pungkasnya.