Berita

Webinar Moya Institute bertema "Upaya Benny Wenda Kandas di KTT Melanesian Spearhead Group (MSG)", Jumat (22/9)/Repro

Politik

KTT MSG Pertegas Kedaulatan Indonesia atas Papua

JUMAT, 22 SEPTEMBER 2023 | 21:58 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Hasil Konferensi Tingkat Tinggi Negara-Negara Melanesia atau Melanesian Spearhead Group (KTT MSG) yang menolak keanggotaan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sudah semestinya terjadi.

Sebab selama ini, ULMWP selalu digunakan Benny Wenda sebagai pimpinan organisasi untuk melepas Papua dari Indonesia. Padahal Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas Papua.

Begitu dikatakan pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah dalam webinar Moya Institute bertema "Upaya Benny Wenda Kandas di KTT Melanesian Spearhead Group (MSG)", Jumat (22/9).


“Benny selalu menarik simpati dunia dengan membawa-bawa Papua. Tokoh ini dapat dikatakan seorang lobbyist karena berupaya mendatangkan dunia akan permasalahan yang dia hadapi,” kata Teuku Rezasyah.

Sementara itu, Ketua Badan Musyawarah Papua, Willem Frans Ansanay menilai manuver Benny Wenda di dunia internasional selama ini sangat mengganggu bagi NKRI.

“Sebagai putra daerah Papua, saya masih berkeyakinan kedaulatan NKRI akan tetap utuh dan Benny akan mengalami banyak kesulitan,” kata Willem.

Masih dalam webinar yang sama, pemerhati isu-isu strategis dan global Prof Imron Cotan mengatakan, MSG tidak menerima ULMWP karena bukan entitas politik negara berdaulat.

Dikatakan negara berdaulat jika memiliki wilayah, pemerintahan yang berdaulat, serta rakyat dan mampu menjalin hubungan internasional dengan negara lain.

"ULMWP sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat itu,” tegas mantan Dubes RI untuk China ini.

Dalam diskusi tersebut, narasumber lain yang turut hadir adalah politikus reformasi, Mahfudz Siddiq; dan Direktur Eksekutif Moya Institute, Hery Sucipto.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya