Filipina Siapkan Opsi Hukum untuk China atas Kerusakan Terumbu Karang di Laut China Selatan

Filipina dilaporkan sedang mencari jalan untuk menyeret China ke jalan hukum terkait tuduhan perusakan terumbu karang di zona ekonomi eksklusif (ZEE) di Laut China Selatan.

Kementerian Luar Negeri Filipina pada Kamis malam (21/9) mengatakan pihaknya sedang menunggu penilaian dari berbagai lembaga mengenai tingkat kerusakan lingkungan di Iroquois Reef di Kepulauan Spratly. Jalur hukum selanjutnya akan dipimpin oleh Jaksa Aagung Menardo Guevarra.

"Filipina sedang mempelajari kemungkinan mengajukan kasus hukum kedua ke Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) di Den Haag," kata Guevarra pada Jumat (22/9), seperti dimuat Reuters

Filipina memenangkan kasus pertamanya yang diajukan pada tahun 2013, menentang klaim China atas wilayah tersebut. Kemenangan Filipina pada tahun 2016 menyimpulkan klaim kedaulatan Beijing atas sebagian besar Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar berdasarkan hukum internasional.

Guevarra menyebut, penilaian tidak hanya dipicu oleh dugaan kerusakan terumbu karang, tetapi juga oleh insiden lain dan situasi keseluruhan di Laut Filipina Barat. Ia menambahkan bahwa laporan dan rekomendasi akan dikirimkan kepada Presiden Ferdinand Marcos Jr dan pihak asin

Iroquois Reef dekat dengan Reed Bank, tempat Filipina berharap suatu hari bisa mengakses cadangan gas, sebuah rencana yang rumit karena klaim China atas wilayah tersebut.

China, yang menolak mengakui putusan tahun 2016, membantah klaim terbaru mengenai kerusakan terumbu karang.

Awal pekan ini, penjaga pantai dan angkatan bersenjata Filipina melaporkan kerusakan parah yang ditimbulkan pada lingkungan laut dan karang di Terumbu Karang Iroquois, tempat 33 kapal China telah ditambatkan pada bulan Agustus dan September.