Berita

Wabup Garut, Helmi Budiman?Ist

Nusantara

Tak Lagi Berkutu, Beras Bantuan Bulog ke Masyarakat Miskin di Garut Berkualitas Baik

RABU, 20 SEPTEMBER 2023 | 06:44 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Wakil Bupati (Wabup) Garut, Helmi Budiman, memimpin acara pelepasan penyaluran cadangan beras pemerintah di Gudang Bulog, Jalan Cimanuk, Kecamatan Tarogong Kidul, Selasa (19/9).

Bantuan pangan dari pemerintah pusat ini akan diberikan kepada 275.045 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Garut.

Wabup Garut menegaskan, beras cadangan pangan pemerintah pusat telah diperiksa secara langsung. Dia memastikan kualitasnya baik, harum, warnanya baik dan bebas dari kutu. Jumlah total beras yang akan didistribusikan mencapai 2.750.045 kilogram untuk satu pengiriman.


"Ini beras baru, totalnya berasnya ini 2.750.045 kg satu kali pengiriman, nah ini kan tiga bulan, tiga kali kan berarti kalikan tiga saja 8 juta sekalian," ucapnya dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Helmi juga juga menerangkan, bahwa bantuan beras ini akan diberikan kepada masyarakat miskin ekstrem di Kabupaten Garut selama tiga bulan.

Untuk masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, pemerintah daerah akan memberikan tambahan 100 ton beras. Bantuan tambahan ini diatur oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

"Kemudian kalau ada juga yang belum, nah ini ada beras murah. Ini disiapkan juga oleh pemerintah daerah, ini melalui Disperindag 130 ton," lanjutnya.

Di tempat yang sama, Pimpinan Cabang Bulog Ciamis, Ashville Nusa Panata, menjelaskan bahwa beras yang digunakan berasal dari wilayah Priangan Timur, termasuk Garut, Tasikmalaya, Banjar, dan Pangandaran. Bulog memiliki 4 gudang di wilayah ini untuk memastikan distribusi beras berjalan lancar.

"Kalau stok gudang itu kan dinamis ya, artinya stok gudang itu stok Bulog secara selindo, jadi umpamanya kita punya stok di Garut, kemungkinan nanti wilayah lain ada yang kurang ya bisa kita geser stok ke sana. Sama nanti kalau kebetulan kita kurang ada stok lain bisa digeser ke kita, gak ada (yang tersimpan lama)," katanya.

Alokasi bantuan dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Garut adalah 2.700 ton per bulan, yang akan didistribusikan selama tiga bulan. Namun, kekeringan telah mempengaruhi persediaan beras di wilayah Priangan Timur, dengan 60-70 persen pasokan terganggu akibat kekeringan.

Meskipun demikian, upaya awal tahun dalam penyerapan beras membantu memenuhi kebutuhan selama masa kekeringan di Priangan Timur.

"Se-Priangan Timur kurang lebih sekitar 9.200 (ton) sekian untuk alokasi satu bulan. Sebagian sudah (didistribusikan), sebagian masih nunggu launching ini," pungkasnya.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya