Joko Widodo dan Prabowo Subianto jelang Pilpres 2019/RMOL
Perhelatan Pemilu telah menghabiskan anggaran keuangan negara yang begitu besar. Namun apa jadinya jika pihak yang kalah dalam Pilpres, akhirnya bergabung kepada pemenang?
Hal itu membuat demokrasi tidak berjalan dengan baik. Tidak adanya oposisi menyebabkan check and balances terhadap pemerintahan tak berjalan. Fenomena itu terjadi pada Pilpres 2019 yang dampaknya dirasakan hingga saat ini.
"Kalau toh yang kalah dirayu atau dibujuk untuk gabung ke dalam pemerintahan, untuk apa berkompetisi kalau toh yang kalah merengek-rengek minta masuk ke dalam pemerintahan yang menang," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F. Silaen kepada wartawan di Jakarta, Senin (18/9).
"Percuma saja pakai sistem demokrasi bila tidak dijalankan dengan baik, lantas apa bedanya dengan sistem kerajaan yang bercorak otoriter, maka lebih baik dirubah saja menjadi sistem kerajaan! Supaya jelas jadi tidak membingungkan rakyat Indonesia," imbuhnya.
Pemilu 2019 lalu cukup jadi pelajaran berharga untuk kepemimpinan republik Indonesia pada 2024 nanti. Dia pun mewanti-wanti agar perhelatan Pilpres 2024 tak terulang lagi, pihak yang kalah bergabung ke pemenang.
"Jangan sampai terulang lagi maka tak dapat dibayangkan betapa dahsyatnya kerusakan yang ditimbulkan akibat cawe-cawe pemerintahan saat ini, "tutur Silaen.
Sambung dia, rakyat kecil menanggung beban paling berat dari kebijakan pemerintah yang nyeleneh atau zalim.
"Tak ada yang membela kepentingan rakyat kecil tersebut karena yang kalah dan menang berselingkuh di dalam tubuh pemerintahan," beber Silaen.
Dia menegaskan, lemahnya barisan oposisi dimanfaatkan kelompok yang sedang menikmati kekuasaannya, untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya bagi kelompok yang sedang berkuasa.
"Jadi rakyat Indonesia hanya kebagian remah-remahnya, sementara dagingnya dinikmati oleh segelintir kelompok saja," ungkapnya.
"Kasihan banget rakyat Indonesia hanya dijadikan kayu bakar politik oligarki untuk mencapai tujuan didirikannya partai politik yang mereka tunggangi. Sementara rakyat Indonesia dipaksa pukul mundur bila menghambat tujuan dari kepentingan oligarki tersebut," bebernya lagi.
Lebih lanjut Silaen menyerukan agar rakyat Indonesia bersatu untuk melakukan perlawanan atas kesewenangan yang diperbuat oleh penguasa zalim itu.
"Bila rakyat Indonesia tidak sadar dan bersatu, maka akan mudah diombang-ambingkan oleh jargon politik yang dijanjikan oleh politikus yang sedang mencari dukungan dan simpati rakyat Indonesia," tukasnya.
Tak dapat dipungkiri bahwa rakyat Indonesia sekarang bingung untuk menghukum partai politik mana, karena partai politik yang berkuasa sekarang ini juga
head to head ketika Pilpres 2019 lalu, namun dalam perjalanannya berselingkuh.
"Sehingga sulit untuk menyalahkan partai politik mana yang membuat Indonesia dikuras hartanya," tandas Silaen.
