Berita

Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada Pilpres 2019/Ist

Politik

Demokrasi "Abal-abal", Ketika Rival Ikut Gabung ke Pemerintahan

SELASA, 19 SEPTEMBER 2023 | 00:01 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pada Pemilu 2024, rival yang kalah di Pilpres tidak boleh lagi gabung ke dalam pemerintahan yang menang. Hal itu agar sistem demokrasi dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sistem demokrasi tidak akan memberikan manfaat bagi rakyat jika yang kalah juga masuk dalam sistem pemerintahan.

Demikian ulasan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F. Silaen kepada wartawan di Jakarta, Senin (18/9).

"Jangan sampai rakyat Indonesia menilai sistem demokrasi hanya 'kedok' untuk merampok harta warisan rakyat Indonesia. Tidak adanya check and balance terhadap jalannya roda pemerintahan, menimbulkan ketamakan dan kerakusan pejabat yang sedang berkuasa, sebab tidak ada kekuatan yang berimbang untuk mengontrol kebijakan pemerintahan yang sedang berjalan," ujar Silaen.
 
Sambung dia, presiden dan wakil presiden bersama partai politik pendukung yang menang tidak boleh lagi mengajak atau merayu-rayu untuk bergabung dalam pemerintahan.

"Maka yang kalah wajib menjadi barisan oposisi, yang sama mulianya dalam rangka mengawasi atau kontrol terhadap kebijakan pemerintah yang berkuasa, " tegas alumni Lemhanas Pemuda 2009 itu.

Menurutnya, di periode kedua Joko Widodo (Jokowi), nyaris tak ada kontrol atau pengawasan dari barisan oposisi untuk mendorong terjadinya check and balance terhadap jalannya roda pemerintahan yang sedang berkuasa.

"Kenapa? Karena yang kalah di kontestasi pemilu ikut masuk ke dalam pemerintahan Jokowi, maka terjadilah pat gulipat di dalam pemerintahan," tukasnya.

Masih kata Silaen, ketika rival yang kalah ikut masuk ke dalam pemerintahan, maka sudah tidak mungkin lagi melakukan oposisi kontrol atau pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan Jokowi saat ini.

"Itulah sebabnya penguasa bertindak 'otoriter' karena tidak ada barisan oposisi yang sama kuatnya," sesalnya.

Kedepannya, lanjut dia,  hal demikian tidak boleh lagi terjadi agar sistem demokrasi yang dipilih tersebut tidak sekadar slogan kosong yang tidak memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia.

"Dalam sistem demokrasi yang sehat itu, maka dibutuhkan check and balance terhadap roda pemerintahan," ungkap mantan fungsionaris DPP KNPI itu.

Dapat dipastikan, tegas dia, rakyat Indonesia sangat dirugikan dalam sistem demokrasi 'abal- abal' ini.

"Bila yang kalah tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai oposisi yang mendorong terjadinya check and balance terhadap kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa," pungkas Silaen.

Populer

Konsesi Tambang Ormas Dicurigai Siasat Jokowi Kabur dari Kejaran Utang

Sabtu, 15 Juni 2024 | 12:27

Politikus Demokrat Usul Legalisasi Judol Buat Tambah Uang Negara

Senin, 17 Juni 2024 | 18:58

Preview Belgia Vs Slovakia: Hati-hati Pancingan Emosi

Senin, 17 Juni 2024 | 16:59

Bermain Imbang Tanpa Gol, Laga Prancis Vs Belanda Diwarnai Kontroversi

Sabtu, 22 Juni 2024 | 04:09

Bey Ingatkan Gen Z Tak Jadikan Lansia Tulang Punggung Keluarga

Kamis, 20 Juni 2024 | 06:00

Bey Machmudin: Harus Ada Upaya Masif Hentikan Perundungan!

Jumat, 14 Juni 2024 | 05:24

Pengamat: Kembalikan Citra, Hery Gunardi Pantas Dicopot Jadi Dirut BSI

Sabtu, 22 Juni 2024 | 19:46

UPDATE

Bukan RK, Ketum Golkar Justru Sebut Erwin Aksa untuk Jakarta

Senin, 24 Juni 2024 | 19:57

Bareskrim dan Propam Asistensi Penyelidikan Kasus Kematian AM di Padang

Senin, 24 Juni 2024 | 19:52

5 Pj Kepala Daerah Sudah Mundur karena Maju Pilkada 2024

Senin, 24 Juni 2024 | 19:34

Jaringan Internet Kamboja dan Filipina Diputus Demi Berantas Judol

Senin, 24 Juni 2024 | 19:23

Digitalisasi Layanan Perizinan Event Bentuk Dukungan Polri bagi Pelaku Industri Kreatif

Senin, 24 Juni 2024 | 19:12

Jelang Hari Bhakti Adhyaksa, Jaksa Agung Terbitkan Edaran untuk Jajaran

Senin, 24 Juni 2024 | 19:12

Sekelumit Kenangan Bersama Tanri Abeng

Senin, 24 Juni 2024 | 19:05

Gerindra Hanya Usung Kader Internal di Pilkada Surabaya 2024

Senin, 24 Juni 2024 | 18:59

Bawa Peralatan Dapur, Emak-emak Geruduk DPRD Jabar Protes PPDB 2024

Senin, 24 Juni 2024 | 18:35

Komite I Siap Kawal Kompleksitas Implementasi UU Desa

Senin, 24 Juni 2024 | 18:30

Selengkapnya