Ombudsman RI Heran Pemerintah Impor Beras di Tahun Politik

Kebijakan pemerintah melakukan impor pangan, terutama komoditas beras menjadi sorotan. Pasalnya, impor tersebut dilakukan di tahun politik seperti sekarang ini.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai, kebijakan impor pangan jelang pemilu menyisakan tanda tanya besar.

“Saya juga bingung kenapa setiap tahun politik selalu impor, apakah ini sudah ada rumus, desain?" kata Yeka di kantor Ombudsman RI Jakarta, pada Senin (18/9).

Kendati begitu, Yeka mengaku belum bisa memastikan apakah ada permainan dari kegiatan impor tersebut. Hanya saja, kata dia, saat ini tampak terjadi kesulitan dalam mencari gabah dan harga beras cenderung mengalami kenaikan.

"Apakah memang itu terjadi karena ada ‘madu’ di sana, gitu kan? Saya belum bisa memastikan. Tapi hari ini yang terkonfirmasi gabah sulit, harga naik. Oleh karena itu, dua ini yang harus diselesaikan," kata Yeka.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat selama Januari sampai Agustus 2023, Indonesia telah mengimpor beras 1,59 juta ton. Volume impor terbesar ada dari tiga negara, Thailand, Vietnam, dan India.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengurai bahwa impor terbesar berasal dari Thailand dengan volume 800.000 ton atau 50,36 persen dari total impor beras. Asal impor beras kedua terbesar adalah Vietnam dengan volume impor 674.000 ton atau memberikan kontribusi sebesar 42,33 persen.

"Ketiga impor beras dari India dengan share sebesar 4,16 persen atau sebesar 66.000 ton," demikian Amalia.