Berita

Ketua Umum Bapama Raja Sultan Nusantara M. Rifqi alias Eki Pitung (tengah) bersama Kesultanan dari Jambi dan Malaysia/Ist

Nusantara

Eki Pitung Kritik PSN di Pulau Rempang: Tanah-tanah Adat Lainnya Menunggu Dirampas Asing

SENIN, 18 SEPTEMBER 2023 | 14:20 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Badan Pelaksana Amanat Musyawarah Agung Nusantara (Bapama) mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi rencana pengembangan kawasan Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Evaluasi dilakukan buntut kericuhan yang terjadi antara warga lokal yang mempertahankan lahannya dengan aparat Polri dan TNI.

Ketua Umum Bapama Raja Sultan Nusantara M. Rifky alias Eki Pitung mengkritisi cara pemerintah dalam upaya menarik investasi China di Tanah Melayu Kampung Tua di Kota Batam tersebut. Dia menganggap, cara pemerintah sangat arogan dan cenderung membela investor dibanding rakyatnya sendiri.


“Jangan nanti akan bertambah konflik horizontal apalagi sudah didengar negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam yang notabene adalah sama-sama berdarah Melayu,” ujar Eki pada Senin (18/9).

Eki lalu menyerukan Kerajaan dan Kesultanan serta tokoh adat di Nusantara yang leluhurnya dari Bangsa Melayu untuk berjuang bersama membela dan membantu bersuara. Hal ini sebagai bentuk harga diri dan kehormatan yang dirampas oleh oknum atas nama negara atau pemerintah ini melanggar Pasal 18b UUD 1945

Eki khawatir, kejadian ini bisa menjadi preseden buruk di kemudian hari. Bisa saja, tanah adat di daerah lain ‘dirampas’ oleh oknum untuk diberikan kepada pihak asing demi pengembangan investasi.

“Kali ini Tanah Rempang karena bisa saja di lain waktu tanah-tanah adat lainnya di Bumi Indonesia akan dirampas oleh asing dan aseng dengan dalil investasi,” imbuhnya.

Menurut dia, penolakan yang dilakukan ini bukan berarti menentang program pemerintah untuk mendongkrak perekonomian Tanah Air. Akan tetapi, kata Eki, Pemerintah Indonesia juga harus mengedepankan hak-hak masyarakat. lain waktu tanah-tanah adat lainya di Bumi Indonesia akan dirampas.

“Selama itu win win solusi antara rakyat dan pemerintah dengan mengedepankan kesepakatan dan kesepahaman bersama, tentu kami tidak akan menentangnya,” demikian Eki.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Kabakom Sebut Kebijakan Ekonomi Prabowo Makin Inklusif, Upah Buruh Naik

Jumat, 23 Oktober 2026 | 18:20

B50 jadi Andalan Presiden Prabowo Wujudkan Kemandirian Energi

Jumat, 23 Oktober 2026 | 17:44

Antusiasme Tinggi, Pendaftaran Anugerah Jurnalistik KPU 2026 Diperpanjang

Jumat, 23 Oktober 2026 | 17:26

Masuk PSN, Agrinas Palma Siapkan Model Pengelolaan Sawit Rakyat

Jumat, 23 Oktober 2026 | 17:20

IHSG Parkir Zona Hijau, Rupiah Nyaris Tembus Rp18.100 per Dolar AS

Jumat, 23 Oktober 2026 | 16:54

Kreativitas Jadi Kunci Koperasi Bertahan dan Berkembang

Jumat, 23 Oktober 2026 | 16:41

Menkeu Pastikan Gaji ASN Tak Lewat Kopdes

Jumat, 23 Oktober 2026 | 16:34

Bahlil Dikejar Deadline DIM RUU Migas

Jumat, 23 Oktober 2026 | 16:32

Konser Andrea Bocelli dan Peluang Indonesia Perkuat Diplomasi Budaya

Jumat, 23 Oktober 2026 | 16:23

AsetKu Dukung Literasi Keuangan Bersama AFPI di Jakarta Financial Festival 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 | 16:06

Selengkapnya