Pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sylviana Murni/Ist
Pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sylviana Murni meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mengevaluasi kebijakan jalur mandiri pada Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Menurut Sylviana, tidak adanya pembatasan waktu penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di PTN dikhawatirkan akan berdampak buruk pada proses penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
"Kita berharap pemerintah bisa membuat kebijakan ini berdasarkan prinsip profesional-proporsional agar bisa memberikan kepastian kepada PTS sehingga tidak muncul asumsi bahwa PTS hanya alternatif saja, ini tentu tidak sehat, maka sebaiknya dievaluasi lagi," kata Sylviana dalam keterangannya, Senin (18/9).
Senator daerah pemilihan DKI Jakarta ini pun menegaskan, jika tidak ada pembatasan dan kejelasan jumlah kuota berdasarkan jalur mandiri tersebut, potensi penurunan performa PTS juga akan terjadi.
"Di antaranya, akan banyak PTS yang tutup karena masa penerimaan akan kejar-kejaran dengan masa perkuliahan. Kan jalur mandiri kita tidak tahu batasnya kapan, kuotanya berapa. Maka PTS akan banyak kehilangan waktu," kata Sylviana.
Lebih lanjut, mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta ini mencontohkan, apabila PTN menerima mahasiswa baru hingga puluhan ribu orang melalui jalur mandiri, hal itu akan menjadi preseden buruk dunia pendidikan tinggi Indonesia.
"Karena ini sangat tidak sehat. Lalu bagaimana dengan nasib PTS? jika jalur mandiri waktunya sampai Agustus, sementara September sudah mulai perkuliahan? Tidak mustahil banyak mahasiswa yang memilih pindah ke PTN padahal sudah diterima di PTS, kemudian minta biaya yang sudah masuk dikembalikan, maka jelas perlu perencanaan matang," demikian Sylviana.
