Berita

Pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sylviana Murni/Ist

Nusantara

Berdampak ke PTS, Senator Sylviana Minta Kebijakan Jalur Mandiri SPMB PTN Dievaluasi

SENIN, 18 SEPTEMBER 2023 | 10:42 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sylviana Murni meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mengevaluasi kebijakan jalur mandiri pada Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Menurut Sylviana, tidak adanya pembatasan waktu penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di PTN dikhawatirkan akan berdampak buruk pada proses penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

"Kita berharap pemerintah bisa membuat kebijakan ini berdasarkan prinsip profesional-proporsional agar bisa memberikan kepastian kepada PTS sehingga tidak muncul asumsi bahwa PTS hanya alternatif saja, ini tentu tidak sehat, maka sebaiknya dievaluasi lagi," kata Sylviana dalam keterangannya, Senin (18/9).


Senator daerah pemilihan DKI Jakarta ini pun menegaskan, jika tidak ada pembatasan dan kejelasan jumlah kuota berdasarkan jalur mandiri tersebut, potensi penurunan performa PTS juga akan terjadi.

"Di antaranya, akan banyak PTS yang tutup karena masa penerimaan akan kejar-kejaran dengan masa perkuliahan. Kan jalur mandiri kita tidak tahu batasnya kapan, kuotanya berapa. Maka PTS akan banyak kehilangan waktu," kata Sylviana.

Lebih lanjut, mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta ini mencontohkan, apabila PTN menerima mahasiswa baru hingga puluhan ribu orang melalui jalur mandiri, hal itu akan menjadi preseden buruk dunia pendidikan tinggi Indonesia.

"Karena ini sangat tidak sehat. Lalu bagaimana dengan nasib PTS? jika jalur mandiri waktunya sampai Agustus, sementara September sudah mulai perkuliahan? Tidak mustahil banyak mahasiswa yang memilih pindah ke PTN padahal sudah diterima di PTS, kemudian minta biaya yang sudah masuk dikembalikan, maka jelas perlu perencanaan matang," demikian Sylviana.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya