Program Solar untuk Koperasi (SOLUSI) Nelayan dipandang penting untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan sektor koperasi.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyambut baik program tersebut, bahkan siap memberikan dukungannya, seperti dikutip dari dari laman resmi bphmigas, Senin (17/9).
Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim saat menyampaikan apresiasinya, mengatakan bahwa nelayan adalah salah satu kelompok yang berhak menerima BBM subsidi dengan kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan.
“Program BBM subsidi yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga terkait yang lain juga perlu diselaraskan dengan BPH Migas, agar prediksi pembagian kuota BBM subsidi dapat tersalurkan dengan optimal,” katanya, saat melakukan pertemuan dengan Asisten Deputi Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM RI Bagus Rachman di Gedung BPH Migas, pekan lalu.
Selaras dengan Halim, Yapit Sapta Putra yang juga ikut dalam pertemuan tersebut menyambut baik adanya Program SOLUSI, Ia menyampaikan bahwa BPH Migas membuka ruang untuk bekerja sama dengan Kemenkop UKM untuk membantu nelayan memperoleh BBM subsidi.
Yapit mengimbau terkait pentingnya penempatan koperasi nelayan yang tersebar di seluruh Indonesia secara tepat dan cermat agar semakin dioptimalkan sebagai bahan pertimbangan badan usaha untuk membangun SPBU Nelayan.
Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra yang juga hadir, turut mendukung program ini dan berharap SOLUSI - yang dicanangkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) - dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan sektor koperasi.
“Tentu ini (SOLUSI) akan kita support. Tetapi, perlu kita perhatikan ke depan terkait dengan pemilihan lokasi dan kepemilikan tanah, serta permodalan untuk menunjang rencana pendirian SPBUN ini,” katanya.
Bagus Rachman menjelaskan fokus dari program SOLUSI Nelayan adalah untuk mempermudah nelayan yang tergabung dalam anggota koperasi nelayan untuk mengakses solar subsidi di wilayah kampung nelayan, mengingat 60 persen biaya produksi dari nelayan bergantung kepada BBM.
“Tujuan yang pertama, kami ditugaskan untuk memperhatikan adanya pemerataan dan kesempatan bagi seluruh masyarakat, dan yang kedua supaya income gap kita tidak terlalu jauh, harus mendekati angka nol,” ujarnya.
Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan terbangunnya 250 koperasi nelayan pada 2025.
Program SOLUSI telah dicanangkan di 7 lokasi percontohan dan telah berjalan sebanyak 5 koperasi nelayan, yaitu Aceh Besar, Deliserdang, Indramayu, Pekalongan, dan Lombok Timur.
Untuk Semarang dan Surabaya, akan beroperasi pada akhir Oktober mendatang.
