Berita

Kondisi Kota Derna, Libya yang hancur akibat banjir bandang/Net

Global

Libya Mulai Selidiki Runtuhnya Bendungan Derna yang Picu Banjir Mematikan

MINGGU, 17 SEPTEMBER 2023 | 10:46 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pihak berwenang Libya telah membuka penyelidikan resmi atas runtuhnya dua bendungan yang memicu banjir dahsyat, dan merenggut lebih dari 11.000 nyawa di negara itu.

Penyelidikan ini dimulai hampir seminggu setelah kejadian tragis itu terjadi yang telah mengejutkan seluruh dunia.

Meskipun Libya telah terjerumus ke dalam kekacauan politik dan sosial selama satu dekade terakhir,sejak pemberontakan yang didukung NATO untuk menggulingkan Moammar Gadhafi pada 2011 lalu, namun langkah-langkah terbaru akan tetap diambil otoritas Libya untuk mencari keadilan.


Jaksa Agung Libya, al-Sediq al-Sour, dengan tegas menyatakan bahwa penyelidikan akan mencakup penyebab runtuhnya dua bendungan yang dibangun pada 1970-an, serta alokasi dana untuk pemeliharaannya.

Al-Sour juga mengklaim bahwa penyelidikan ini akan melibatkan pemerintah sebelumnya dan otoritas lokal di kota tersebut.

"Saya meyakinkan warga bahwa siapa pun yang melakukan kesalahan atau kelalaian, jaksa pasti akan mengambil tindakan tegas, mengajukan kasus pidana terhadapnya, dan mengirimnya ke pengadilan," ujar al-Sour dalam konferensi pers di Derna, dikutip dari Ocregister, Minggu (17/9).

Dalam perkembangan lain, sebuah stasiun televisi lokal melaporkan bahwa Wali Kota Derna, Abdel-Moneim al-Gaithi, kini telah diberhentikan dari jabatannya sementara menunggu hasil penyelidikan. Keputusan ini diumumkan oleh pemerintah pada 14 September lalu, dan seorang pejabat pemerintah lokal, Ahmed Amdour, telah ditunjuk sebagai penjabat walikota.

Namun, meskipun langkah ini menunjukkan momen yang jarang terjadi, penyelidikan ini kemungkinan akan dihadapkan pada hambatan besar akibat perpecahan politik antara pemerintah Timur dan Barat Libya yang  terpecah.

Penyelidikan itu disebut akan mencakup penyelidikan kepada jajaran kepemimpinan tertinggi di dua wilayah itu, sehingga diprediksi akan mengalami tantangan serius bagi otoritas kehakiman Libya.

Pakar Libya di Royal United Services Institute for Defense and Security Studies, Jalel Harchaoui, yang berbasis di London, mengatakan bahwa penyelidikan dapat menimbulkan tantangan unik bagi otoritas kehakiman, karena hal ini dapat mengarah pada jajaran kepemimpinan tertinggi di wilayah timur dan Libya barat.

Sementara sejauh ini, menurut catatan Bulan Sabit Merah Libya, lebih dari 10.000 orang masih hilang, dan 11.300 lainnya dipastikan meninggal dunia.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Tokoh Muda Aceh Dorong Dasco jadi Wapres, Ini Alasannya

Minggu, 15 November 2026 | 05:39

TelkomGroup Hadirkan Kedaulatan Digital Berbasis Inovasi

Minggu, 15 November 2026 | 05:05

Membaca Kekuatan Politik Alumni HMI di Tengah Pergantian Wapres

Minggu, 15 November 2026 | 04:45

Pengunduran Diri Gibran Fondasi Kepercayaan Investor

Minggu, 15 November 2026 | 04:20

Jenderal Maruli Sambangi Sabang Tinjau Peningkatan Infrastruktur

Minggu, 15 November 2026 | 03:50

Golkar Kembangkan Kreativitas Gen-Z Lewat E-Sport MBG

Minggu, 15 November 2026 | 03:23

PLN Siap Implementasikan 15 Program Unggulan untuk Pengembangan Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 | 02:51

Prabowo: Penghematan Anggaran untuk Kepentingan Daerah dan Rakyat

Minggu, 15 November 2026 | 02:21

InfraNexia Percepat Infrastruktur AI Lewat Penambahan 1.408 KM Fiber Optik

Minggu, 15 November 2026 | 01:59

DJP Cairkan Restitusi Pajak Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026, UMKM jadi Prioritas

Minggu, 15 November 2026 | 01:42

Selengkapnya