Berita

Deklarasi pedagang UMKM dan kaum disabilitas Kota Bandung-Cimahi mendukung bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto/Ist

Politik

Gerindra: Kekuasaan Akan Dipakai Prabowo untuk Membahagiakan Rakyat

JUMAT, 15 SEPTEMBER 2023 | 22:29 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ratusan pedagang UMKM dan kaum disabilitas Kota Bandung-Cimahi mendeklarasikan dukungan kepada bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto dalam menyongsong Pilpres 2024.

Deklarasi yang dihadiri Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani dan anggota DPR RI Fraksi Gerindra Sodik Mujahid, digelar di Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (15/9).

Dalam sambutannya, Muzani menyampaikan terima kasih atas dukungan itu. Dia menegaskan bahwa amanat dukungan ini akan disampaikan langsung kepada Prabowo.


"Pak Prabowo sangat mengerti apa yang menjadi persoalan teman-teman pedagang dan beliau sangat mengerti bagaimana mengatasi persoalan-persoalan di pasar," ujar Muzani.

Muzani juga menceritakan peran Partai Gerindra dalam lahirnya UU 8/ 2016 tentang Disabilitas. Katanya, komitmen Partai Gerindra untuk terus memperjuangkan hak serta kesetaraan kepada kaum difabel akan terus dilanjutkan.

"Undang-undang disabilitas yang pertama menginisiasi adalah Partai Gerindra atas perintah Pak Prabowo Subianto. Waktu itu Pak Sodik ketua panjanya," katanya.

Menurut Muzani, kekuasaan politik menjadi kunci untuk menentukan kebijakan yang akan dikeluarkan. Salah satunya untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi para pedagang UMKM seperti penggusuran dan relokasi, masalah modal, hingga persoalan pendapatan.

Pun juga persoalan disabilitas, lanjut Wakil ketua MPR RI itu, semua hanya persoalan kehendak yang baik untuk terus memperjuangkan kaum disabilitas agar mendapat perhatian dari negara.

"Itu sebabnya Pak Prabowo memiliki kehendak dan berkomitmen bahwa kekuasaan yang digunakan nantinya akan ditekadkan untuk memberi kebahagiaan kepada rakyat Indonesia," pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya