Pemilu Makin Dekat, Masyarakat Diminta Waspada Politik Uang Digital

Masyarakat diminta untuk mewaspadai potensi politik secara digital dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sebab, politik uang tetap bisa terjadi meskipun telah berubah dari cara tradisional ke modern yakni digitalisasi.

Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman menekankan, politik uang hingga saat ini masih menjadi kerawanan yang bisa saja terjadi di semua wilayah.

"Tapi kita belum ada klaster-klaster wilayah politik uang. Hingga saat ini belum ada praktik politik uang Pemilu 2024," kata Arief, dalam acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif “Kelurahan Anti Politik Uang” di MG Setos Semarang, Jumat (15/9).

Arief menyebutkan, potensi politik uang pada Pemilu 2024 tetap mungkin terjadi dan biasanya terjadi menjelang hari-H pemilihan.

"Politik uang tidak hanya dalam bentuk uang. Bisa saja dalam bentuk barang dan kata-kata serta hal-hal yang dijanjikan. Selama ini pemahaman masyarakat hanya bentuk uang, bukan barang," jelasnya, dikutip Kantor Berita RMOLJateng, Jumat (15/9).

Tak hanya itu, Bawaslu juga mewaspadai adanya potensi politik uang secara digital melalui aplikasi tertentu. Hal ini menjadi tantangan terbaru baru Bawaslu.

"Ada kemungkinan praktik politik uang tidak lagi secara konvensional. Tapi juga menggunakan digital. Itu jadi tantangan. Ini kami waspadai," ungkapnya.

Dia menegaskan, Bawaslu RI telah memerintahkan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mitigasi politik uang secara digital.

"Nantinya akan ada pihak-pihak digandeng untuk pengawasan seperti PPATK dan lain-lain," imbuhnya.

Arief menyebut saat ini Bawaslu memiliki anggota pengawas 4.646 orang hingga tingkat kelurahan dan TPS. Para pengawas akan digencarkan untuk patroli ke wilayah guna mencegah adanya politik uang.