Berita

Ilustrasi/RMOLNetwork

Politik

PDIP Ingin Pilpres 2 Paslon, Pangi Syarwi: Mencerminkan Kekhawatiran Kalah di Pemilu

JUMAT, 15 SEPTEMBER 2023 | 19:43 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang menginginkan pemilihan presiden hanya diikuti dua pasangan calon, semakin menguatkan indikasi adanya upaya yang sangat serius dari penguasa saat ini, untuk mempengaruhi proses seleksi pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Demikian ditegaskan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, lewat keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (15/9).

Menurutnya, intervensi politik semacam ini menjadi isu yang sangat sensitif, karena demokrasi seharusnya mempromosikan partisipasi terbuka, setara, dan adil.


"Ketika ada upaya untuk mempengaruhi hasil pemilihan dengan membatasi jumlah peserta/kandidasi, apakah hal ini sesuai dengan semangat demokrasi atau hanya upaya untuk mempertahankan dominasi politik semata," katanya.

Pangi melanjutkan, kecurigaan adanya upaya mempertahankan dominasi politik ini semakin diperkuat dengan data terbaru dari Voxpol Center Research and Consulting, yang mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat (40,3 persen) percaya ada intervensi penguasa untuk mempengaruhi proses seleksi pasangan calon presiden.

"Hal ini mencerminkan tingkat ketidakpercayaan publik terhadap integritas proses politik," ujarnya.

Menurutnya, pernyataan Hasto tersebut lebih mencerminkan adanya kekhawatiran tentang potensi kekalahan kalau pasangan calon presiden lebih dari dua dan terjadi pemilihan putaran kedua.

"Sangat traumatik bagi PDIP dan berpotensi menggoyahkan dominasi mereka, itu artinya PDIP tidak siap kalau pemilu ada dua putaran. Dengan dua pasang capres pemilu akan berlangsung dengan satu putaran pemilu saja," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya