Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

China: Kami Belum Keluarkan Larangan Penggunaan IPhone kepada Pegawai Negeri

KAMIS, 14 SEPTEMBER 2023 | 09:46 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sampai saat ini China tidak atau belum mengeluarkan larangan penggunaan merek ponsel asing.

Kementerian Luar Negeri China dalam pernyataannya pada Rabu menekankan hal tersebut untuk menanggapi laporan bahwa China telah meminta pegawai pemerintah untuk berhenti menggunakan iPhone di tempat kerja.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning mengatakan, China hanya menandai adanya masalah keamanan dari iPhone milik Apple Inc, tetapi belum mengeluarkan larangan.


“China belum mengeluarkan undang-undang, peraturan, atau dokumen kebijakan yang melarang pembelian dan penggunaan ponsel merek asing seperti Apple,” kata Mao Ning, seperti dikutip dari Reuters.

Ia meluruskan bahwa pemerintah China memang sangat mementingkan informasi dan keamanan siber serta memperlakukan perusahaan dalam dan luar negeri secara setara.

Mao Ning menambahkan bahwa negaranya berharap semua perusahaan ponsel yang beroperasi di China akan mematuhi undang-undangnya, khususnya Undang-undang Keamanan Data Republik Rakyat China dan Undang-undang Perlindungan Informasi Pribadi Republik Rakyat Tiongkok.

Pekan lalu, media Barat mengklaim bahwa China telah melarang pejabat pemerintah menggunakan iPhone untuk tujuan kerja dan larangan tersebut dapat meluas ke lembaga-lembaga yang didukung pemerintah dan perusahaan-perusahaan negara.

Larangan tersebut diduga bertepatan dengan meningkatnya ketegangan antara Beijing dan Washington, dan menandakan semakin besarnya tantangan bagi Apple, yang sangat bergantung pada China untuk pertumbuhan pendapatan dan manufaktur.

Tiongkok semakin menekankan penggunaan produk teknologi buatan lokal, karena teknologi telah menjadi masalah keamanan nasional yang utama bagi Beijing dan Washington.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya