Berita

G7/Net

Dunia

G7 Kecam Pemilu Wilayah Pendudukan Rusia di Ukraina

RABU, 13 SEPTEMBER 2023 | 13:29 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Gelaran pemilihan umum yang dilakukan Rusia di wilayah pendudukan Ukraina mendapat penolakan keras dari kelompok negara industri G7.

Kelompok yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat serta Perwakilan Tinggi Uni Eropa itu mengeluarkan pernyataan tegas untuk mengecam pemilu yang digelar di wilayah Donetsk, Kherson, Luhansk, dan Zaporizhzhia, serta Krimea.

Menurut mereka, apa yang dilakukan Rusia merupakan tindakan ilegal dan bagian dari propaganda untuk melegitimasi wilayah aneksasinya.


"Rusia tidak mempunyai dasar yang sah atas tindakan semacam itu di wilayah Ukraina," tegas G7 dalam sebuah pernyataan, seperti dimuat The Guardian pada Rabu (13/9).

Merujuk pada hasil pemungutan suara di Majelis Umum PBB tahun lalu, G7 kembali menekankan bahwa pemilu itu palsu karena digelar di wilayah yang tidak mendapat pengakuan secara internasional.

Rusia mengadakan pemilihan umum di wilayah pendudukan Ukraina pada 8-10 September lalu.

Wakil Tetap Ukraina untuk PBB, Sergiy Kyslytsya, menyerukan sanksi keras terhadap Rusia sebagai tanggapan atas tindakan tersebut.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan Ukraina akan memulai pencantuman fakta penyelenggaraan pemilu ilegal dalam resolusi PBB.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya