Berita

G7/Net

Dunia

G7 Kecam Pemilu Wilayah Pendudukan Rusia di Ukraina

RABU, 13 SEPTEMBER 2023 | 13:29 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Gelaran pemilihan umum yang dilakukan Rusia di wilayah pendudukan Ukraina mendapat penolakan keras dari kelompok negara industri G7.

Kelompok yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat serta Perwakilan Tinggi Uni Eropa itu mengeluarkan pernyataan tegas untuk mengecam pemilu yang digelar di wilayah Donetsk, Kherson, Luhansk, dan Zaporizhzhia, serta Krimea.

Menurut mereka, apa yang dilakukan Rusia merupakan tindakan ilegal dan bagian dari propaganda untuk melegitimasi wilayah aneksasinya.


"Rusia tidak mempunyai dasar yang sah atas tindakan semacam itu di wilayah Ukraina," tegas G7 dalam sebuah pernyataan, seperti dimuat The Guardian pada Rabu (13/9).

Merujuk pada hasil pemungutan suara di Majelis Umum PBB tahun lalu, G7 kembali menekankan bahwa pemilu itu palsu karena digelar di wilayah yang tidak mendapat pengakuan secara internasional.

Rusia mengadakan pemilihan umum di wilayah pendudukan Ukraina pada 8-10 September lalu.

Wakil Tetap Ukraina untuk PBB, Sergiy Kyslytsya, menyerukan sanksi keras terhadap Rusia sebagai tanggapan atas tindakan tersebut.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan Ukraina akan memulai pencantuman fakta penyelenggaraan pemilu ilegal dalam resolusi PBB.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya