Berita

G7/Net

Global

G7 Kecam Pemilu Wilayah Pendudukan Rusia di Ukraina

RABU, 13 SEPTEMBER 2023 | 13:29 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Gelaran pemilihan umum yang dilakukan Rusia di wilayah pendudukan Ukraina mendapat penolakan keras dari kelompok negara industri G7.

Kelompok yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat serta Perwakilan Tinggi Uni Eropa itu mengeluarkan pernyataan tegas untuk mengecam pemilu yang digelar di wilayah Donetsk, Kherson, Luhansk, dan Zaporizhzhia, serta Krimea.

Menurut mereka, apa yang dilakukan Rusia merupakan tindakan ilegal dan bagian dari propaganda untuk melegitimasi wilayah aneksasinya.


"Rusia tidak mempunyai dasar yang sah atas tindakan semacam itu di wilayah Ukraina," tegas G7 dalam sebuah pernyataan, seperti dimuat The Guardian pada Rabu (13/9).

Merujuk pada hasil pemungutan suara di Majelis Umum PBB tahun lalu, G7 kembali menekankan bahwa pemilu itu palsu karena digelar di wilayah yang tidak mendapat pengakuan secara internasional.

Rusia mengadakan pemilihan umum di wilayah pendudukan Ukraina pada 8-10 September lalu.

Wakil Tetap Ukraina untuk PBB, Sergiy Kyslytsya, menyerukan sanksi keras terhadap Rusia sebagai tanggapan atas tindakan tersebut.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan Ukraina akan memulai pencantuman fakta penyelenggaraan pemilu ilegal dalam resolusi PBB.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya